Selesaikan Krisis Diplomatik, Qatar Cari Perlindungan ke PBB
NEW YORK – Menteri Luar Negeri Qatar, Syeikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, menuduh negara-negara Arab di Teluk Persia melanggar hukum internasional dengan memboikot negaranya. Ia menganggap PBB adalah tempat yang tepat bagi Doha untuk mencari cara mengatasi boikot tersebut.
“Seluruh tindakan tersebut merupakan pelanggaran dari sejumlah hukum internasional,” ujar Syeikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani usai bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gueterres di New York, Amerika Serikat (AS), melansir dari Reuters, Jumat (28/7/2017).
“Qatar tidak akan menambah upaya apapun dalam rangka mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dan berupaya menyelesaikannya lewat jalur yang tepat. PBB adalah panggung yang tepat untuk memulai,” tukas pria berusia 36 tahun itu.
Pernyataan tersebut dibantah Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk PBB, Lana Nusseibeh. Ia mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan sepenuhnya legal, benar, dan proporsional. Lana justru menuduh Qatar melebih-lebihkan apa yang dinyatakan sebagai pelanggaran tersebut.
“Kami berharap mendapatkan solusi diplomatik di tingkat kawasan lewat keterlibatan murni dari pihak mereka (Qatar). PBB memiliki peran penting dalam kontra-terorisme dan kami akan menyampaikan setiap perkembangan kepada Guterres dan Dewan Keamanan,” ucap Lana Nusseibeh.
