Memerintah 32 Tahun, Nasib PM Kamboja Ditentukan Pemilu Parlemen 2018
PHNOM PENH – Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen menetapkan tanggal pemilihan umum (pemilu) selanjutnya ialah Minggu 29 Juli 2018. Rakyat Kamboja kabarnya sangat menanti pemilu tersebut karena ajang ini akan menjadi ujian utama bagi Hun Sen.
Hun Sen selama ini dipandang sebagai kepala pemerintahan yang otoriter. Ia bertahan di kursi PM Kamboja selama 32 tahun dan belum ada yang berhasil menggulingkannya dari posisi tersebut.
“Minggu 29 Juli 2018 ditetapkan sebagai tanggal pemilihan anggota parlemen untuk mandat keenam,” demikian sepenggal peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Hun Sen, seperti disadur dari The Star, Senin (31/7/2017).
Direktur Komite Pemilu yang Bebas dan Adil, Koul Panha mengungkap, sebenarnya beberapa pihak telah mengusulkan pemilihan umum dilangsungkan lebih awal. Misalnya, pada Februari guna menghindari potensi gangguan banjir dan musim hujan.
Namun, PM Hun Sen menyebut usulan itu bodoh karena percaya cuaca bisa menganggu jalannya pemilu. Dia berpendapat pemilu harus tetap dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni pada pertengahan tahun atau bulan Juli.
Hukum di Kamboja mengatur pemilu legislatif dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Tetapi tidak ada ketetapan tanggalnya. Sejak 1990-an, pemilu parlemen selalu dijadwalkan pada Juli, kecuali yang dimotori PBB pada 1993, pemilunya jatuh pada Mei.
Pada Jumat 28 Juli, pemerintahan Hun Sen menyelesaikan sebuah undang-undang yang melarang partai politik bekerja sama dengan narapidana. UU tersebut disinyalir dapat menjegal langkah pemimpin oposisi yang sekarang diasingkan, Sam Rainsy.
PM Hun Sen pernah mengklaim bahwa Kamboja mengalami banyak kemajuan di bawah kepemimpinannya. Perkembangan itu meliputi pertumbuhan dan stabilitas di negara misikin yang dilanda perang selama puluhan tahun.
Namun para kritikusnya menilai, pemerintahan Hun Sen diwarnai tindak pidana korupsi, ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
