Cegah Kejahatan Siber, DPR Dorong Koordinasi Kuat antara Penegak Hukum, BIN dan Kemenkominfo
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, untuk mengantisipasi kejahatan di dunia siber yang marak terjadi, diperlukan koordinasi kuat antara penegak hukum, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).
Diketahui, baru-baru ini kepolisian mengungkap keberadaan jaringan Saracen yang telah menjalankan bisnis berita bohong dan ujaran kebencian.
"Koordinasi yang baik sangat dibutuhkan antara penegak hukum, BIN dan Kemenkominfo menghadapi ancaman kejahatan Siber," kata Charles kepada Okezone, Jumat (1/9/2017).
Selain itu ia juga menganggap pembentukan lembaga baru seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Charles cenderung tidak mendesak pemerintah segera merampungkan pembentukan badan ini. Sebaliknya, penguatan peran lembaga-lembaga yang sudah berdiri harus terlebih dahulu diutamakan.
"Sebetulnya institusi-institusi yang ada saat ini pun sudah memadai untuk mengungkapkan dan menangani pidana siber seperti yang dilakukan oleh Polri terhadap jaringan Saracen. Kita ikuti saja proses (pembentukan BSSN) yang sudah direncanakan oleh pemerintah yaitu pertengahan tahun 2018," ujar dia.
Ia berharap, terungkapnya Saracen menjadi pintu masuk kepolisian menangkap jaringan-jaringan serupa lain yang masih berkeliaran dan beroperasi menyebar ujaran kebencian. Konsistensi pemerintah dalam pemberantasan kelompok-kelompok ini juga dituntut untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat.
"Saya berharap pemerintah konsisten melakukan penegakan hukum terhadap sindikat penyebar ujaran kebencian lainnya. Jadi jangan berhenti di jaringan Saracen saja," kata dia.
(Mufrod)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
