Tokoh Tionghoa Desak Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Dicabut
JAKARTA - Kisah pilu yang dialami etnis Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar, berhasil menyita perhatian dunia Internasional. Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang sebelumnya pernah meraih Nobel Perdamaian, diragukan kredibilitasnya sebagai pejuang demokrasi.
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), Lieus Sungkarisma, menyesali insiden yang terjadi di Rakhine. Menurutnya, Suu Kyi yang digadang-dagang sebagai ikon pejuang demokrasi tidak pantas untuk meraih Nobel Perdamaian.
"Nobel itu harus dicabut. Ngga pantes. Seorang penerima Nobel melakukan pembiaran. Harusnya dia berupaya keras. Apapun alasannya pembantaian semacam itu tidak boleh," tegasnya kepada Okezone, beberapa waktu lalu.
Aktivis Tionghoa ini juga menyebutkan, bahwa diajaran agama Buddha tidak pernah dibenarkan membunuh. "Kalau ada biksu yang memperlakukan itu (membunuh), itu bukan biksu karena diajaran Buddha tidak ada membunuh. Jangan kan membunuh manusia, membunuh hewan aja ngga boleh," kata Lieus.
Lieus juga mendesak pemerintah berperan pro-aktif terhadap peristiwa yang telah banyak menelan korban jiwa tersebut. "Pemerintah harus berani ambil langkah keras dan tegas, karena ini menyangkut nyawa manusia. nyawa ilang," tambahnya.
Senada dengan Lieus, The Sydney Morning Herald, pada Sabtu (2/9/2017), turut meragukan kelayakan Hadiah Nobel Perdamaian untuk Suu Kyi. Hadiah itu patut dikembalikan karena peraihnya dianggap melakukan pengkhianatan dari esensi Nobel Perdamaian dengan membiarkan tragedi Rohingya.(fin)
(Amril Amarullah (Okezone))
