Di Hadapan Massa Aksi 299, Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat Janji Tolak Perppu Ormas di Rapat Paripurna
JAKARTA - Empat fraksi partai politik mewakili DPR menerima aspirasi perwakilan massa Aksi 299 di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). Mereka yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN.
Fraksi Gerindra diwakili Fadli Zon dan Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari Fraksi Demokrat diwakili oleh Agus Hermanto. Lalu, dari Fraksi PAN diwakili oleh Daeng Muhammad dan dari Fraksi PKS diwakili oleh Jazuli Juwaini, Nasir Djamil serta Al Muzzammil Yusuf.
Dihadapan perwakilan massa Aksi 299, keempat fraksi tersebut berjanji akan berusaha menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna yang sedianya digelar di pertengahan atau penghujung Oktober mendatang.
"Kami berharap Perppu Ormas itu ditolak (di paripurna) sehingga kembali pada Undang-Undang Ormas yang lama," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengaku pihaknya sejak awal menentang keberadaan Perppu Ormas ini.
Gerindra juga menegaskan dalam rapat paripurna nanti pihaknya akan tegas menolak Perppu yang berujung pada pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu.
"Kami sendiri termasuk yang ikut menolak Perppu sejak awal. Jadi, atas nama Gerindra kami menolak Perppu ini," tegas Fadli Zon.
Lalu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini juga mengeluarkan statment senada. Ia menegaskan bakal menolak Perppu Ormas pada rapat paripurna nanti.
"Kami berupaya dan menginstruksikan kepada wakil kami untuk lobi sebisa mungkin untuk menolak Perppu ini karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan," tukas Jazuli.
Terakhir, Anggota Fraksi PAN di DPR, Daeng Muhammad sepakat dengan Gerindra, PKS dan Demokrat untuk menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna Oktober mendatang.
"Saya yakin Fraksi PAN akan sejalan dengan Gerindra, Demokrat dan PKS untuk dua hal, yakni PAN menolak dengan cara apapun kebangkitan PKI. Kedua, jangan bikin Perppu seperti kacang goreng. Saya sampaikan kepada ketum. Saya yakin kita seiring dan sejalan," tuturnya.
Selain bersepakat menolak Perppu Ormas, keempat fraksi tersebut juga menegaskan bahwa kebangkitan komunisme atau PKI serta anasir-anasirnya mesti diwaspadai.
Pasalnya, aturan hukum mengenai larangan komunisme masih terdapat dalam strata hukum di Tanah Air, satu di antaranya melalui TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966.
Sebelumnya, puluhan ribu massa yang dimotori oleh Presidium Alumni 212 menggelar aksi depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut agar Perppu Ormas segera dicabut dan menolak kebangkitan PKI.
Massa aksi pun diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Unsur pimpinan yang menerima aspirasi itu terdiri dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.
(Ulung Tranggana)
