Mantap! Negara-Negara Arab Sambut Baik Pencabutan Sanksi Ekonomi Sudan
KAIRO – Amerika Serikat (AS) akhirnya mencabut sebagian sanksi yang dikenakan terhadap Sudan. Sanksi tersebut dijatuhkan pada 1997 setelah Sudan dinilai mendukung kegiatan terorisme. Tak pelak, pencabutan sebagian sanksi itu disambut baik oleh negara-negara di Jazirah Arab.
BACA JUGA: Hore! Setelah 24 Tahun, AS Cabut Sebagian Sanksi Sudan
Kementerian Luar Negeri Mesir (Kemlu) dalam pernyataan resmi mengatakan, keputusan itu akan berkontribusi dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan di Sudan setelah sejak lama menderita akibat sanksi tersebut. Selama 20 tahun, Sudan seakan terisolasi dari sistem finansial global.
“Keputusan tersebut sesuai dengan solidaritas Mesir dengan Sudan dan upaya yang selalu dilakukan, termasuk seruan untuk mencabut sanksi tersebut selain terus menjalin kontak dengan pihak AS,” ujar juru bicara Kemlu Mesir, Ahmed Abu Zeid, melansir dari Xinhua, Minggu (8/10/2017).
Sanksi ekonomi tersebut dicabut oleh AS pada Jumat 6 Oktober dengan dasar peningkatan atas catatan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Sudan. Apresiasi serupa dilontarkan oleh juru bicara Liga Arab (AL), Mahmoud Afifi, yang menyatakan pihaknya menyambut baik pencabutan sanksi.
“Keputusan AS sejalan dengan langkah positif yang diambil Pemerintah Sudan untuk menghentikan kekejaman di seluruh area konflik, meningkatkan pengiriman serta akses bantuan kemanusiaan dan bekerja sama dengan Washington untuk memecahkan konflik regional serta kontra-terorisme,” ungkap Afifi.
Pencabutan sanksi ekonomi tersebut baru akan efektif berlaku per 12 Oktober mendatang. Afifi menambahkan, keputusan itu akan menjadi dorongan bagi Khartoum untuk terus mempromosikan perdamaian serta pertumbuhan di dalam negeri.
BACA JUGA: Sanksi AS Dicabut, Dubes Sudan Sebut Negaranya Pasar Potensial bagi Indonesia
Dengan dicabutnya sanksi, maka seluruh transaksi perdagangan antara AS dengan Sudan akan diberikan izin setelah sebelumnya dilarang. Selain itu, seluruh transaksi perbankan juga dibuka untuk Sudan. Maka, perusahaan dan individu di AS sekarang dapat bertransaksi langsung dengan mitranya di Sudan.
Meski demikian, nama Sudan tetap masuk dalam daftar negara pendukung terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri AS. Sanksi lainnya yang dikenakan PBB atas kekejaman di Darfur juga masih tetap berlaku.
Ketua Parlemen Arab, Mishaal bin Fahm, mendesak agar nama Sudan segera dicabut dari daftar tersebut. Ia mengaku sudah mengirim surat kepada Ketua DPR AS pada Mei lalu untuk mencabut sanksi sekaligus menghapus nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Sebab, Sudan adalah negara kunci dalam melawan terorisme di Dunia Arab dan negara-negara Islam.
(Wikanto Arungbudoyo)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
