Akhir Referendum, Kurdistan 'Siap' Menanggalkan Cita-Cita Kemerdekaannya
ERBIL – Ketegangan antara Kurdistan dan Irak terkait kemerdekaan tampaknya telah mencapai puncak dengan inisiatif Kurdistan untuk “mengalah”. Dua partai besar di negara bagian Irak tersebut mengklaim siap membuka dialog tanpa syarat terkait konstitusi Kurdistan dengan pemerintah pusat.
Sebagaimana dikutip dari UPI, Senin (23/10/2017) Partai Serikat Patriotik Kurdistan dan Partai Demokrat Kurdistan menyatakan bahwa mereka akan melepaskan rencana agenda Kurdistan yang berencana memerdekakan diri dari Irak. Kedua partai juga bahkan mengklaim siap membuka dialog dengan Pemerintah Irak.
Baca juga: Tegas! Turki Ancam Sanksi Jika Kurdi Keukeuh Lakukan Referendum Kemerdekaan
“Dengan ini kami menyatakan kepada semua pihak bahwa kami siap berdialog tanpa syarat berdasarkan konstitusi, jauh dari menerapkan kebijakan de facto, serangan atau arogansi militer,” tulis pernyataan yang dirilis kedua partai besar di Kurdistan tersebut.
Kedua partai tersebut menyebut, pemerintah Irak perlu duduk bersama demi membahas pengakuan hak-hak bangsa Kurdistan. “Untuk tujuan ini, Pemerintah Kurdistan akan mewakili bangsa Kurdistan,” tambah pernyataan itu.
Baca juga: Pasukan keamanan Irak meluncurkan sebuah “operasi besar” di wilayah Kirkuk yang dikuasai Kurdi
Partai Serikat Patriotik Kurdistan dan Partai Demokrat Kurdistan dilaporkan telah bertemu dengan 30 partai lainnya di wilayah negara bagian tersebut. Hal itu dilakukan usai ratusan ribu orang meninggalkan rumahnya di Kota Kirkuk pasca-serangan pasukan Irak di sana.
“Kami selalu menantikan dialog tapi pihak Irak memilih logika militer,” klaim Pemerintah Kurdistan.
Baca juga: Luncurkan Operasi Besar, Pasukan Irak Konfrontasi Senjata dengan Kurdi di Kirkuk
Walau sudah ingin membuka dialog, Irak menyatakan siap berdiskusi dengan pihak Kurdistan namun dengan syarat khusus. “ Mengadakan pembicaraan dengan Baghdad dipastikan dengan syarat, yaitu integritas Irak, konstitusi, penyerahan pelabuhan perbatasan, bandara, kekayaan negara, pasukan Peshmerga, badan keamanan Kurdi, penguatan hukum di daerah yang disengketakan dan mencegah langkah yang mungkin diambil oleh Wilayah Kurdistan,” papar juru bicara Pemerintah Irak, Saad al-Hadithi, pada akhir pekan lalu.
Memanasnya hubungan Kurdistan dengan pemerintah pusat di Irak berawal ketika negara bagian tersebut mengadakan referendum kemerdekaan. Terhitung ada 93 persen warga Kurdistan yang setuju agar wilayah mereka berpisah dengan Irak.
Hal ini tentu saja memicu kegeraman dari pihak Irak. Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi menyatakan referendum itu ilegal dan Amerika Serikat pun mengklaim tidak mengakui referendum tersebut.
(Emirald Julio)
