Tegas! Turki Ancam Sanksi Jika Kurdi Keukeuh Lakukan Referendum Kemerdekaan
PERDANA Menteri Turki Binali Yildirim hari Jumat (15/9) memperingatkan bahwa rencana Kurdi Irak melakukan referendum kemerdekaan adalah “kesalahan serius". Presiden wilayah Kurdi Irak Masoud Barzani menjadwalkan referendum tanggal 25 September di wilayah semi-otonom itu.
Turki, yang berbatasan dengan wilayah Kurdi Irak, memiliki hubungan kuat dengan Barzani, tetapi Ankara telah meningkatkan seruan agar referendum dibatalkan. “Masih ada waktu 10 hari sebelum referendum. Karena itu, saya ingin mengulangi seruan bersahabat kepada Masoud Barzani: Perbaiki kesalahan ini selagi masih ada waktu,” kata Yildirim hari Jumat kepada para pendukungnya.
Peringatan itu disusul ancaman langsung pertama Ankara. “Kami tidak ingin memberlakukan sanksi, tetapi kalau diperlukan, ada langkah-langkah yang sudah disiapkan yang dapat diambil Turki,” tandas Yildirim.
Peringatan itu dikeluarkan beberapa hari setelah menteri luar negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan kepada orang Turki Irak bahwa mereka akan “menanggung akibatnya jika melakukan referendum.”
(Baca juga: Wah! Akui Punya Kepentingan, Israel Dukung Kurdi Merdeka dari Irak)
Ankara yang memiliki wilayah minoritas Turki yang resah, yang berbatasan dengan Kurdi Irak, khawatir bahwa negara Kurdi merdeka akan mengobarkan tuntutan separasi serupa. Kekhawatiran itu semakin meningkat karena kecurigaan bahwa Kurdi Suriah di perbatasan Turki memiliki ambisi kemerdekaan yang sama.
Amerika Serikat telah menyatakan tentangannya terhadap referendum kemerdekaan itu. hari Jumat Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Amerika tidak mendukung rencana Kurdi melakukan referendum, karena rencana itu mengalahkan perhatian dari upaya mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dari ISIS.
(Baca juga: Erdogan Minta Irak Cegah Referendum Kemerdekaan Suku Kurdi)
Pemerintahan Trump menyerukan agar referendum itu dibatalkan dan dilakukan dialog yang serius dan berkelanjutan dengan Baghdad, yang Washington telah menawarkan untuk memfasilitasinya.
(Qur'anul Hidayat)
