Sisa 3 DPD I yang Menolak Munaslub Partai Golkar
JAKARTA - Desakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tingkat DPD I Partai Golkar semakin kencang.
Ketua DPP Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengemukakan tinggal tiga ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (provinsi) saja yang belum setuju Munaslub. Sisanya, sebanyak 31 DPD I sudah setuju melakukan Munaslub.
"Tiga yang belum, NTT, Papua dan Papua Barat. Kita mengharapkan agar segera bergabung," kata Mekeng di Jakarta, Jumat (1/12).
(Baca Juga: Ridwan Hisjam Dinilai Cocok Jadi Ketua DPR, Airlangga Layak Sandang Ketua Umum Golkar)
Sebanyak 31 DPD I itu, kata Mekeng, pun telah menandatangan surat pernyataan agar segera dilakukan Munaslub dengan kemauan dan kesadaran sendiri karena melihat Golkar yang sedang merosot.
"Semua sudah dilakukan sesuai aturan partai. Ketentuan Munaslub kan 2/3 dari jumlah DPD I. Ini sudah melebih, jadi tidak ada alasan lagi menunda-nunda," ujarnya.
Soal arah dukungan dari 31 DPD I, kata Mekeng, semua menginginkan Menteri Perindustrian yang juga kader senior Golkar Airlangga Hartarto (AH) memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Mereka menilai AH punya kemampuan dan integritas yang baik serta bersih dari berbagai kasus korupsi.
"Figur Airlangga dianggap layak memimpin Golkar. Itu penilaian DPD ya," ujar Mekeng.
Kondisi Golkar sekarang ini harus diselamatkan. "Pasalnya tahun 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Tahapan pendaftaran calon legislatif (Caleg) juga sudah dimulai awal 2018," terangnya.
Di sisi lain, hasil survei soal elektabilitas partai, menunjukkan Golkar berada dibawah 10 persen. "Golkar ini partai besar. Tidak bisa terus hancur seperti sekarang. Munaslub adalah pilihan untuk memperbaiki apa yang terjadi sekarang," tegasnya.
Mekeng pun berharap Munaslub bisa digelar antara 15-17 Desember 2017. Lokasinya bisa Jakarta, Bandung atau Yogyakarta. Tiga tempat ini dinilai siap melakukan event sebesar Munaslub, kapan pun dilakukan.
(Angkasa Yudhistira)
