Bawaslu dan Polri Harus Petakan Potensi Rawan Pilkada
Besarnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 dikhawatirkan tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang ada, terutama kepolisian. Ia mencontohkan dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, Polda Metro Jaya harus meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk pengamanan.
"Besok (Pilkada 2018) tidak bisa, karena pengamanan ibu kota tidak bisa ditarik dari Jakarta. Jabar, Jateng, Jatim ada Pilkada sendiri sendiri. Jadi pem-BKO an menjadi sulit. Cukupilah dengan dirimu sendiri, kira kira begitulah," paparnya.
Atas dasar itu, Romi meminta pada semua pihak yang terlibat langung maupun tidak dalam Pilkada untuk menjaga situasi yang kondusif dengan berkompetisi dengan sehat.
"Kita harus meletakkan Pilkada sebgai sebuah perayaan demokrasi. Bukan tempatnya menjadikan Pilkada sarana mencaci, menjatuhkan lawan denga segala cara dan kita tidak boleh menggunakan pilkada sebagai ajang meningkatkan eskalasi ketegangan diantara saudara sebangsa setanah air," tegasnya.
Selain itu, Romi meminta semua pihak menyaring dan mencek semua informasi yan beredar, terutama yang bersumber dari media sosial. Karena banyak media sosial yang validitasnya dipertanyakan.
"Karena saat ini ada ratusan ribu bahkan jutaan situs yang di produksi untuk mereproduksi hoax. Atau berita palu," kata Romi.
