Setya Novanto 'Legowo' Bila Praperadilannya Kandas di Perjalanan
JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Setya Novanto legowo jika gugatan praperadilannya harus gugur. Sebab, pada Rabu 13 Desember 2017, jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan dakwaan untuk Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Sebagaimana hal tersebut diamini kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail. Menurutnya, merujuk pada aturan hukum, gugatan praperadilan kliennya secara otomatis akan gugur jika pokok perkaranya telah disidangkan.
"Menurut hukum kalau dakwaan perkara pokok hukum dibacakan, perkara praperadilan gugur. Itu adalah hukumnya," kata Maqdir saat dikonfirmasi Okezone, Senin (11/12/2017).
(Baca Juga: KPK Permasalahkan Bukti yang Diajukan Pihak Setya Novanto di Praperadilan)
Pernyataan Maqdir mengacu pada Pasal 82 Ayat (1) Huruf d KUHAP menyebutkan 'dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
Pasal tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan.
Maqdir mengatakan, kliennya telah siap untuk menjalani sidang dakwaan yang rencananya akan digelar pada Rabu 13 Desember 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
"Tentu siap pada sidang pertama nanti. Dan langkah (sekarang) yang bisa diambil hanya mengikuti seluruh persidangan dalam perkara pokok. Termasuk bikin eksepsi pada persidangan berikutnya," tandasnya.
(Baca Juga: Di Sidang Praperadilan, KPK Sebut Status Setya Novanto Terdakwa)
Sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor sedianya sehari lebih dulu dari jadwal sidang putusan praperadilan yang dijalankan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis 14 Desember.
Diketahui, Setya Novanto resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP sejalan telah diterbitkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.
Setya Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP. Setya Novanto sendiri sekarang sudah ditahan KPK.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
