Pemilihan Ketua DPR Pengganti Setya Novanto Disarankan Dilakukan Usai Munaslub Golkar
JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengusulkan penetapan Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto dibahas setelah Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Menurutnya, penunjukan Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamuddin menjadi Ketua DPR cacat prosedur dan organisatoris.
"Maka sebaiknya usulan tersebut diabaikan saja terutama oleh fraksi partai lain dan Pimpinan DPR RI lain. Saya tetap mengusulkan tentang penetapan Ketua DPR RI itu dibahas setalah digelar Munaslub Partai Golkar yang Insya Allah akan dilaksanakan sebelum bulan Desember ini berakhir," kata Ace melalui keterangan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (13/12/2017).
Ketua Umum Golkar yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto, disebut boleh saja mengusulkan Aziz ataupun kader lainnya sebagai Ketua DPR menggantikan dirinya. Namun, usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam rapat pleno DPP Golkar.
"Selain itu, kita harusnya tetap merujuk pada ketentuan Rapat Pleno pada 20 November 2017 pada poin 5 yang menyatakan bahwa pengangkatan Ketua DPR dibicarakan setelah praperadilan dan dalam forum Rapat Pleno," terang Ace.
(Baca Juga: Surat 'Wasiat' Setya Novanto soal Pengganti Ketua DPR Berpotensi Pecah Belah Golkar)
Senada dengan Ace, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai penunjukan Ketua DPR pengganti Setya Novanto sebaiknya dilakukan melalui rapat pleno DPP Golkar. Pasalnya saat ini Novanto tengah tersandung persoalan hukum dan suksesi pergantian Ketua DPR ini juga turut dipersoalkan banyak pihak.
"Penunjukan Ketua DPR RI baiknya melalui mekanisme pleno di DPP Golkar agar tidak terjadi gejolak. Kasus Aziz ini kan pleno tidak dan rapim pun tidak, jadi banyak yang menolak. Kasus Akom yang naik jadi ketua DPR dilakukan melalu rapat pimpinan. Seluruh kader Golkar tidak menolak," terang Ujang.
