JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mempersoalkan bila Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ia sepakat dengan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan Airlangga, kendati telah melanggar komitmen awal di pemerintahan karena menteri di Kabinet Kerja dilarang melakukan rangkap jabatan di partai politik.
"Seperti yang dikatakan Pak Presiden tadi, ini kan secara waktu itu yang kurang lebih satu tahun lagi. Kabinet jadi harus konsentrasi," kata JK di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2018).
JK menilai, Airlangga dapat mengurusi partai beringin pada malam hari. Sementara, seluruh kegiatan yang ada di Menperin dapat dilaksanakan pada siang harinya.
"Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam. Tapi beda dengan Khofifah karena di Jawa Timur. Ini kan masih di Jakarta. Jadi, masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet dan tentu akan ada penegasan-penegasan lagi," jelas politikus senior Golkar itu.
JK enggan mengomentari saat ditanya apakah Airlangga tetap akan berada di Kabinet Kerja setelah dilakukannya reshuffle Jilid III nantinya. "Anda menafsirkan seperti itu, silakan aja," simpulnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan tak mengganti Airlangga Hartarto sebagai Menperin, meskipun telah merangkap jabatan sebagai ketua umum di Partai Golkar.