nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Marianus Sae Kena OTT KPK, PDIP Cabut Dukungan di Pilgub NTT 2018

Amril Amarullah, Jurnalis · Senin 12 Februari 2018 14:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 12 337 1858310 marianus-sae-kena-ott-kpk-pdip-cabut-dukungan-di-pilgub-ntt-2018-ulF1PrZSWW.jpg Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Okezone)

JAKARTA – PDI Perjuangan memutuskan mencabut dukungan kepada Marianus Sae di gelaran Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018 setelah ia terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu 11 Februari 2018. Hal itu disebut sebagai sikap konsisten dan tidak menoleransi PDIP terhadap praktik korupsi.

"Di antara Marianus-Emi, maka Emi sebagai cawagub merupakan kader senior partai, dan satu-satunya calon perempuan. Sedangkan Marianus Sae tercatat baru masuk sebagai anggota partai, dan ada indikasi keanggotaan ganda. Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan," jelas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Senin (12/2/2018).

Hasto sendiri sangat menyesalkan kejadian yang menimpa Bupati Bupati Ngada, NTT, tsb. Dirinya juga berjanji untuk secepatnya memproses pelanggaran disiplin berat itu.

(Baca: KPK Tetapkan Bupati Ngada Marianus Sae sebagai Tersangka Suap)

"Saya baru pulang dari konsolidasi di NTT selama tiga hari, dan selama saya di NTT, Marianus Sae kelilling ke kampung-kampung dengan trail, dan tidak pernah sekalipun hadir dalam acara konsolidasi tersebut," ungkapnya.

Dia melanjutkan, partainya berulang kali mengingatkan secara tegas bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dipecat. Tapi, masih saja terjadi pelanggaran.

"Banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiaya pilkada langsung. PDIP selalu mengedepankan strategi gotong royong seluruh mesin politik partai dengan harapan biaya politik bisa ditekan, dan meringankan beban calon. Namun, hal tersebut tetap saja terjadi," ungkapnya.

Hasto menegaskan bahwa partainya tidak pernah bosan mengingatkan agar kekuasaan harus diabdikan untuk rakyat, tidak boleh dipakai untuk korupsi. Dengan pencabutan dukungan terhadap Marianus Sae, maka Emiliana Nomleni menjadi representasi PDIP, mengingat berdasarkan ketentuan undang-undang, penggantian pencalonan Marianus Sae sudah tidak bisa dilakukan.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini