Disdukcapil Sulsel Kelabakan Lakukan Perekaman E-KTP
MAKASSAR - Jelang kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 Juli 2018 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil) nampak masih kelabakan dalam melakukan perekaman daftar pemilih.
Ardiles Seggaf, Selaku Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Provinsi Sulsel, membeberkan alasan belum rampungnya perekaman KTP Elektronik sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018, bisa rampung sebanyak 100 persen. Selain itu alat dan fasilitas yang telah disiapkan sendiri sudah banyak yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini rusak.
"Kita masih terkendala dalam proses perekaman menjelang pemilihan kepala daerah, lantaran beberapa alat yang digunakan hampir 50 persen masih mengalami kerusakan. Bahkan kami terus berupaya melakukan perekaman hingga target yang telah ditetapkan. Namun kami belum bisa memberikan garansi untuk pilpres sendiri mencapai 100 persen pada akhir bulan Desember mendatang," kata Ardiles, Jumat (2/3/2018).
Untuk mentaktis permasalahan dilapangan, Ardiles mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data aktual daftar pemilih tetap (DPT) tetap yang akan memilih pada pesta demokrasi. Tercatat sedikitnya daftar pemilih penduduk potensial (DP4) dan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2), sebanyak 6,7 juta yang melakukan perekaman.
"Untuk wajib pilih yang tercatat sedikitnya 9,4 juta penduduk Sulsel yang seharusnya memiliki KTP dan 6,7 juta penduduk yang telah terdaftar. Karena mayoritas penduduk kita yang ada di Sulsel adalah sebagai perantau. Problem perekaman ini kemudian masih menjadi kendala bagi mereka padahal kami memiliki cara yang tepat untuk melakukan perekaman melalui situs online," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan, hingga pertengahan bulan Februari ini, total data warga yang sudah melakukan perekaman sekitar 85 persen. Dan sampai saat ini proses perekaman masih berlangsung.
"Yang pasti kita harus capai target 100 persen agar capaian pemilih juga bisa lebih meningkat. Tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga kuantitas," ungkap Sukarniaty.
Ia pun menyebutkan, bahwa khusus untuk ketersediaan blangko di Sulsel, sejauh ini masih cukup memadai dengan jumlah sekitar 352.593 ribu.
"Ketersediaan blangko cukup memadai. Secara nasional, tahun ini ada sebanyak 18,8 juta keping blangko yang didistribusi ke semua daerah di seluruh Indonesia," jelas Sukarniaty.
Terkait data pemilih, Sukarniaty menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan data pemilih ke KPU, dan akan diverifikasi oleh KPU dengan sistem pencocokan data dan penelitian (Coklit).
Sukarniaty, sebelumnya mengaku, untuk beberapa kondisi, pihaknya terpaksa melakukan sistem jemput bola, terutama untuk daerah yang bermasalah dengan akses jalan ataupun jaringan.
Ia mencontohkan, untuk daerah kepulauan, pegunungan dan kondisi alamnya tidak memungkinkan.
"Kalau seperti itu kami jemput bola langsung, karena kalau masalah blangko ini klasik yang siapkan adalah pusat, kabupaten/kota memasukkan kebutuhan, meskipun begitu untuk laporan dilakukan oleh Dukcapil Provinsi," katanya.
Khusus untuk mengatasi kendala jaringan dalam proses perekaman e-KTP, pihaknya mengaku telah meminta agar kewenangan tersebut beralih ke provinsi, sehingga kontrolnya lebih mudah.
"Inikan sering sekali bermasalah dengan jaringan, kadang kabupaten melapor. Kami meneruskan Pak Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh. Kalau bisa pindah kenapa tidak, kami akan bekerjasama dengan penyedia jasa dalam hal ini pihak Telkom," pungkas Sukarniaty.
(Awaludin)
