Tak Mau Kalah dari Laos, Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Usaha
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah yang belum memiliki Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha segera membentuk Satgas tersebut. Kewajiban pembentukan Satgas tersebut sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 3016 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
"Saya minta kabupaten dan kota yang belum memiliki Satgas, yang tadi disampaikan Pak Menko segera dibentuk. Karena kita ingin benar-benar, jangan sampai kalah," kata Jokowi saat menyampaikan arahannya dalam Rapat Kerja Pemerintah di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/3/2018).
Jokowi menegaskan, bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga besar. Sebab itu, Kepala Negara menyayangkan bila nilai ekpor Indonesia masih kalah dengan Vietnam, Filipina, dan Malaysia.
"Kalau ini diterus-teruskan, kita enggak mau mengubah seperti apa yang tadi saya sampaikan, maka kisa bisa ditinggal lagi sama Laos, Kamboja. Kalah kita," jelasnya.
(Baca Juga: 42 Ribu Regulasi Hambat Investasi, Jokowi Minta Pemda Reformasi Birokrasi Besar-besaran)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut nilai investasi Indonesia juga masih kalah dengan Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Tak sampai di situ, bangsa Indonesia juga keok terhadap nilai ekspor dari ketiga negara itu.
"Padahal kemampuan SDM kita gede banget, Sumber Daya Alam kita juga gede banget, memang produk domestik bruto kita sudah lebih dari USD1 triliun, tapi kalau ekspor bisa kita genjot investasi bisa kita genjot? Ini betul-betul bisa berubah," terangnya.
Jokowi menambahkan, bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terus bergerak positif bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi untuk meningkatkan investasi ke Indonesia. Menurut dia, kunci keberhasilan ini hanya dapat dilakukan dengan niat dari pemerintah daerah dalam mereformasi birokrasi izin usaha.
"Dan kunci itu ada di bapak ibu semuanya. Bupati, wali kota, ketua dprd kuncinya ada di situ. Di sini, di ruangan ini kuncinya. Mau atau tidak mau, niat atau tidak niat, itu saja," terangnya.
Presiden Jokowi juga menyatakan saat ini terdapat 42 ribu regulasi yang menyulitkan investasi masuk ke Tanah Air. "Regulasi seperti itu dengan perubahan dunia yang cepat, justru akan menjerat kita sendiri, tidak fleksibel," kata Jokowi.
(Angkasa Yudhistira)
