Transformasi Birokrasi, Langkah Awal Dorong Pembangunan Indonesia
JAKARTA – Transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Hal tersebut sejalan dengan tantangan utama yang dihadapi Indonesia, yakni produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.
“Birokrasi yang transparan dan efisien adalah fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi,” kata Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Hery Susanto, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/2/2025).
Hery menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan MN KAHMI di Jakarta, pada Rabu 12 Februari 2025. Didapati dalam diskusi bahwa stagnasi ekonomi akibat Middle Income Trap (MIT) dapat diatasi melalui reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah pemangku kepentingan dihadirkan guna membahas strategi Indonesia keluar dari MIT, seperti dari Kementerian PANRB, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha.
Menurut Sekretaris Jenderal KAHMI, Syamsul Qomar, reformasi birokrasi harus mencakup penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi. Salah satu yang disorot perlunya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan, ditambah adanya dukungan pemerintah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.
“Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PANRB, Abdul Hakim, mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang.
“Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik,” katanya.
Dengan sistem yang lebih efisien, ia menilai investasi dapat masuk lebih cepat yang akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adapun Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi, Riyatno, mengatakan, kendati realisasi investasi 2024 mengalami pertumbuhan signifikan 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor.
“Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” ujarnya.
