Transformasi Birokrasi, Langkah Awal Dorong Pembangunan Indonesia
Senada diungkapkan Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, sektor industri harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi. Pihaknya pun berharap adanya sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan.
“Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” tuturnya.
Sementara Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menilai bahwa transformasi industri berbasis energi hijau sebagai strategi utama dalam keluar dari MIT. Kebijakan tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai net-zero emissions pada 2060.
“Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor kita, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Relawan Setia Prabowo, Sutomo menyorotinya masih banyak maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan. Ia mendorong pemerintah agar bisa lebih tegas melakukan tindakan.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga,” katanya.
Guna mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi, pemerintah dan swasta memiliki kesepakatan. Setidaknya, dalam seminar tersebut menelurkan rekomendasi stratis dalam tata kelola pemerintahan, khususnya mengatasi MIT.
(Arief Setyadi )
