Hak Politik Wali Kota Nonaktif Tegal Terancam Dicabut
SEMARANG – Wali kota nonaktif Tegal, Siti Mashita Soeparno, tidak hanya dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta, tetapi juga terancam kehilangan hak politik. Perempuan berparas cantik ini didakwa terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengaturan proyek dan jual-beli jabatan di Pemerintah Kota Tegal.
"Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Siti Mashita berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan sesuai perundang-undangan selama empat tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara," ujar Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rochcahyanto, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/4/2018).
(Baca: Wali Kota Nonaktif Tegal Dituntut Tujuh Tahun Penjara)
Wali kota nonaktif Tegal, Siti Mashita Soeparno, saat di persidangan. (Foto: Taufik Budi/Okezone)
Jaksa menerangkan, Siti Mashita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam UU 20/2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP. Siti Mashita juga dinyatakan menerima suap sekira Rp500 juta.
Dalam pusaran kasus korupsi itu, Siti Mashita melibatkan orang dekatnya, yakni mantan Ketua Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung. Baik Siti Mashita maupun Amir Mirza dinyatakan menerima suap dari tiga orang yakni Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Cahyo Supriyadi, Kepala Dinas PUPR Kota Tegal Sugiyanto, dan rekanan kontraktor Kota Tegal Sadat Fariz.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
