Soal Pilkada Tak Langsung, Demokrat Jadikan Perppu Era SBY sebagai Acuan
"Kita lihat nanti bagaimana konsep gagasan ide rasionalisasi yang disampaikan kawan-kawan yang ingin melakukan perubahan ini, sejalan apa tidak dengan kehendak rakyat, bertentangan tidak dengan prinsip-prinsip demokrasi," jelas Didik.
(Baca Juga: Bamsoet Sebut Wacana Pilkada Kembali Melalui DPRD Atas Usulan KPK)
Sebelumnya, sistem pelaksanaan pilkada tak langsung ini muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut mantan Ketua Komisi III itu korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo pekan lalu.
Ia juga mengaku mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.
(Arief Setyadi )
