Dishub Depok Sebut ERP di Jalan Margonda Sulit Diterapkan
DEPOK - Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Margonda Raya perlu dikaji secara matang dengan stakeholder terkait.
Pasalnya, wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu masih menuai banyak faktor yang menghambat untuk menerapkan sistem ERP agar bisa berjalan dengan baik. Salah satunya pengawasan.
"Kan di Jalan Margonda itu banyak jalan kecil yang menjadi akses warga, makanya untuk pengaturannya itu sangat sulit jika diterapkan ERP," ucap Dadang kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).
Menurutnya, kebijakan tersebut harus memiliki kajian mendalam dan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk Badan Pengelola Transportasi Jalan (BPTJ). Pihaknya belum dapat memastikan apakah ERP mumpuni sebagai solusi pengentasan kemacetan yang kerap melanda jalan penghubung Depok-Jakarta tersebut.
(Baca Juga: Depok Akan Terapkan Sistem ERP di Jalan Margonda Raya?)
"Kami masih terus mengkaji sejauh ini banyak jalan kecil yang menuju pemukiman warga ini akan sulit dikendalikan, tentunya jalan Margonda ini kan juga merupakan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak," tuturnya.
Ia menyebutkan sebagai solusi tahap awal agar pengawasan lebih mudah terhadap akses warga, perlu adanya jalan alternatif selain jalan Margonda Raya, sehingga masyarakat tidak terganggu dengan adanya ERP.
(Baca Juga: Lewati Jalan Margonda Bayar, Ini Reaksi Warga Depok)
"Tapi tergantung nanti kajiannya bagaimana, karena ini masih terus digodok, jika kira-kira visible ya kami terapkan," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
