Ali Mochtar Ngabalin, dari "Seberang" Kini Masuk Lingkaran Istana
JAKARTA - Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Kepresidenan. Ia dipercaya mensosialisasikan berbagai kebijakan dan capaian pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Diketahui sebelumnya, penunjukan Ngabalin jadi staf khusus sekaligus juru bicara pemerintahan Jokowi menarik perhatian publik, karena rekam jejak mantan anggota DPR RI itu pernah berseberangan politik dengan Jokowi. Pada Pilpres 2014, Ali Mochtar merupakan tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melawan Jokowi-Jusuf Kalla.
Berlatar belakangan mubalig, Ali Mochtar dipercaya menjadi juru debat nasional Prabowo-Hatta pada saat itu. Pria kelahiran Fakfak, Papua Barat 25 Desember 1968 itu menyerang Jokowi dan beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversi saat membela pasangan Prabowo-Hatta.
Sebelum berlabuh ke partai berlambang pohon beringin itu, Ali Mochtar menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB) dan menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari parpol besutan Yusril Ihza Mahendra itu. Lalu, saat Pilpres 2009 ia hengkang dari PBB karena beda sikap politik. Ia mendukung Jusuf Kalla-Wiranto, sedangkan partainya mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin guna membantu Kantor Staf Presiden melakukan fungsi komunikasi politik kepada publik.
Menurut dia, bekas Tim Sukses (Timses) Prabowo Subianto di Pilpres 2014 itu merupakan politikus senior dan memiliki banyak pengalaman dan jaringan.
"Tugasnya adalah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai Juru Bicara Presiden atau Staf Khusus Presiden. Dia akan membantu mengomunikasikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Sudah begitu banyak program dan kebijakan yang dibuat pemerintah dan memerlukan komunikasi kepada publik yang lebih luas,” kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu tidak mempersoalkan sikap politik Ngabalin di masa lalu yang lebih banyak berseberangan dengan pemerintah. Sebab, tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik.
"Bagi pemerintah, tidak ada yang namanya lawan politik. Semua adalah partner demokrasi," pungkas Moeldoko.
Sementara itu, rekan seperjungan Ngabalin di Golkar, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya menilai Ali Mochtar Ngabalin bisa menjalankan amanah yang diberikan Presiden Jokowi ini dengan semaksimalkan mungkin.
"Partai Golkar percaya bahwa Pak Ali Mochtar Ngabalin dapat mengemban tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya untuk membantu Pemerintahan Jokowi," jelas Ace kepada Okezone.
Selain itu, Ngabalin yang juga seorang pemuka agama Islam itu diharapkan bisa memperkuat hubungan Presiden Joko Widodo dengan kalangan umat Islam yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang akhir-akhir ini kerap mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.
"Apalagi beliau memiliki latar belakang, selain sebagai kader Partai Golkar, juga sebagai pemuka agama Islam dan juga mubaligh, dapat memperkuat hubungan Pemerintahan Jokowi dengan kalangan Muslim," papar Ace.
Sebagai mubaliq, Ali Mochtar dikenal memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh Islam dan penceramah termasuk Habib Rizieq. Bahkan saat aksi bela Islam 212, 411 yang fenomenal di Jakarta pada 2016 atau jelang Pilkada DKI 2017, Ali Mochtar turut serta di dalamnya bersama lautan massa, menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara.
Dikutip dari Wikipedia, Mochtar kelahiran Fakfak, Papua Barat 25 Desember 1968 meraih gelar doctoral dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Selain mubalig dan pimpinan pesantren, Ali Mochtar juga pernah jadi dosen pascasaraja IAIN Al Aqidah. Pernah jadi Kedua DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia.
(Awaludin)
