Kotak Kosong Menang, Wartawan Dilarang Liput Rekapitulasi Suara Pilwalkot Makassar

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Sabtu 30 Juni 2018 08:37 WIB
https: img.okezone.com content 2018 06 30 340 1915991 kotak-kosong-menang-wartawan-dilarang-liput-rekapitulasi-suara-pilwalkot-makassar-cY6ZXjFLpF.jpg Quick count hasil Pilwalkot Makassar 2018 versi CRC (Antara)

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam sikap KPU Makassar yang melarang awak media meliput rekapitulasi suara Pilwalkot Makassar di Kantor Lurah Jogaya, Jalan Daeng Eppe, Kecamatan Tamalate, Jumat kemarin. Pelarangan liputan itu dinilai melanggar undang-undang.

Jalanan depan Kantor Lurah Jogaya saat itu ramai dengan massa pendukung dan warga yang ingin menyaksikan rekapitulasi suara. Hingga kemarin, hasil Pilwalkot Makassar berdasarkan hitung cepat KPU setempat masih dimenangkan kotak kosong dengan 52,50 persen suara. Sedangkan pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi meraih 47,50 persen suara dari 80,41 suara yang masuk. Kotak kosong unggul di 13 kecamatan.

KPU Makassar masih menunggu hasil rekapitulasi suara keseluruhan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sementara Panwalu meminta semua pihak mengawasi penghitungan suara.

Saat rekapitulasi suara di Kantor Lurah Jogaya, kemarin, Ketua PPK Tamalate, Syarufuddin melarang awak media meliput. Menurutnya media bukan penyelenggara Pilkada sehingga tak boleh mengikuti rekapitulasi suara.

“Yang boleh hanya saksi, tim pemantau, PPK, KPPS, dan Panwas, di luar itu tidak bisa termasuk media. Jadi saya hanya menjalankan instruksi KPU,” katanya seperti dikutip dari Koran Sindo, Sabtu (30/6/2018).

Ketua AJI Makassar, Qodriansyah Agam Sofyan mengecam tindakan itu. Menurutnya melarang jurnalis meliput rekapitulasi suara Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apalagi hasil rekapitulasi suara bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi pemantau pemilu dalam negeri, asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018.

“Pelarangan ini melanggar kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan kepemiluan pilkada yang bersih, adil, damai dan jujur. Apalagi aturan dalam PKPU menjelaskan itu terbuka untuk umum, “ kata Sofyan.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini