nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi Filipina Tolak Tambah Pengamanan Usai 2 Wali Kota dan 1 Wakil Wali Kota Tewas Ditembak

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Selasa 10 Juli 2018 08:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 10 18 1920227 polisi-filipina-tolak-tambah-pengamanan-usai-2-wali-kota-dan-1-wakil-wali-kota-tewas-ditembak-j1wDhEub4s.jpg Kepolisian Filipina. (Foto: EPA)

KEPALA Polisi Nasional Filipina (PNP) Oscar Albayalde menolak berbagai desakan untuk memberikan tambahan pengamanan kepada para pejabat terpilih meskipun terjadinya pembunuhan tiga wali kota dan wakil wali kota dalam seminggu.

Dia mengatakan pembunuhan tersebut belum tentu berkaitan dan polisi akan kehabisan sumber daya jika harus menyediakan tambahan pengamanan.

"Tidak ada yang perlu ditakutkan karena (pembunuhan) ini tidak sistematis. Tidak terlihat adanya pola (pembunuhan)," kata Oscar Albayalde, seperti dilaporkan kantor berita AFP, Selasa (10/7/2018).

Sebelumnya Juru Bicara PNP Benigno Duran mengatakan kepada Radyo Inquirer bahwa kemungkinan berbagai pembunuhan ini terkait dengan masalah politik.

"Sepertinya berdasarkan hipotesis pendahuluan para penyelidik kami, sejumlah pembunuhan ini terkait dengan politik karena sebentar lagi masa kampanye akan dimulai. Karena para korban adalalah politikus dan orang-orang yang ingin masuk ke dunia politik, sepertinya ada kecenderungan, berdasarkan pengalaman setahun ini," kata Benigno Duran pada Minggu 8 Juli 2018.

Sebagaimana diberitakan, pada Senin 2 Juli, Wali kota Tanauan City Antonio Halili ditembak mati saat upacara pengibaran bendera.

Sehari kemudian, Ferdinand Bote, Wali Kota General Tinio, Nueva Ecija, tewas di dalam kendaraannya karena tembakan 18 peluru.

Lalu pada Sabtu, Wakil Wali Kota Trece Martires Alexander Cruz Lubigan mati ditembak.

(Foto: EPA)

Pengecam Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan perang melawan narkoba yang dilakukan pemerintah yang menggunakan kekerasan membuat terjadinya aksi berbagai kelompok main hakim sendiri.

"Duterte yang memicu hal ini lewat berbagai pernyataaannya. Pemerintah Duterte memperkuat pembunuhan kelompok milisi," ucap juru bicara Amnesty International untuk Filipina, Wilnor Papa, seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Berdasarkan catatan kepolisian, puluhan orang tewas karena "kekerasan terkait pemilu" pada kampanye pemilu bulan Mei 2016. Paling tidak 10 wali kota terbunuh sejak Duterte berkuasa.

Pemerintah mengakui lebih dari 4.200 orang terduga narkoba dibunuh karena menolak penangkapan, tetapi sejumlah kelompok HAM menyatakan jumlahnya paling tidak tiga kalinya dan ini merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini