SBY Keluhkan Hambatan ke Poros Jokowi, PDIP: Rintangannya Ada di Internal Demokrat!
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan adanya rintangan dan hambatan yang menyebabkan partainya tak bisa berkoalisi dengan partai pendukung Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai hambatan yang dikeluhkan SBY tersebut sebenarnya ada di internal Partai Demokrat. Ia tak sepakat dengan pernyataan SBY yang menyebut hambatan berasal dari luar Partai Demokrat.
"Selalu mengambinghitamkan faktor eksternal, eksternalisasi persoalan. Padahal, menurut kami lebih banyak persoalan internal," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).
Hendrawan menjelaskan, Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres membuat setiap partai politik menginginkan kadernya sendiri untuk diusung sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Hal ini agar suara partai di Pileg tetap tinggi dan mencapai ambang batas parlemen (parliamentary treshold).
Menurut Hendrawan, persoalan ini terjadi di Partai Demokrat yang menginginkan Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) yang juga putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. Keinginan ini menjadi sebagai syarat bahkan tawaran bila partai politik lain ingin berkoalisi dengan Demokrat.
"Psikologi politik seperti itu bahwa kita mesti mengusung capres atau cawapres sehingga partai yang menengah ini cenderung over expectation (harapan berlebih). Cenderung ketika maju ke meja negosiasi call-nya terlalu tinggi. Contohnya Demokrat mesti memasang AHY ke Gerindra," ujar Hendrawan.
Ia menambahkan, karakteristik partai seperti ini tak akan berlaku jika masuk ke poros Jokowi. Sebab dalam poros Jokowi sudah terbangun koalisi kuat antara setiap partai politik yang mengedepankan kepercayaan dan komitmen.
(Baca Juga : SBY: Kami Menyadari Ada Rintangan untuk Berkoalisi dengan Pak Jokowi)
Anggota Komisi XI DPR itu menegaskan untuk masuk ke poros Jokowi harus menuluskan terlebih dulu niat sehingga tidak akan berlaku tawaran kalkulatif maupun traksaksional.
"Kalau ingin mendekati koalisi Pak Jokowi ya, jangan kalkulatif, jangan transaksional. Utamakan komitemen dulu niat tulus dulu, niat tulus melahirkan komitmen. Jadi hulunya niatan dulu, terus bergerak ke hilir pelan-pelan apa itu, trust, mutual respect, dan seterusnya," pungkasnya.
(Baca Juga : Demokrat-Gerindra Siap Koalisi, Golkar Yakin Tak Berpengaruh ke Kubu Jokowi)
(Erha Aprili Ramadhoni)
