Ketua dan Sekretaris PDIP Jatim Bantah Kena OTT KPK
SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Malang, Jawa Timur (Jatim), Senin (8/10/2018). Bahkan KPK dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua DPW PDIP Jatim Kusnadi dan Sekretaris DPW PDIP Jatim Sri Untari.
Kabar tersebut langsung santer di kalangan media. Tidak hanya itu, berita ini juga sudah sampai ke pengurus DPP PDIP. Rupanya kabar itu tidak benar alias hoaks. Sebab Kusnadi dan Sri Untari sedang mengikuti rapat internal di kantor DPW PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Surabaya, sejak tadi pagi hingga sore.
"Tadi memang ada petugas DPP nelepon saya dan tanya ibu di mana? Ya saya jawab sedang rapat internal di Surabaya. Lalu dia tanya ibu sehat? Ya sehat. Dia minta foto aku saat rapat, ya aku kirim foto selfie bersama Pak Ketua dan pengurus lain," terang Sri Untari.
Menurut Sri, mungkin pengurus DPP mendengar kabar tersebut (diamankan KPK). Sehingga petugas DPP menghubungi dirinya sekira pukul 13 30 WIB untuk memastikan berita yang beredar itu, apakah benar atau tidak.
"Tadi juga ada teman-teman media yang konfirmasi soal informasi itu, ya saya jawab sedang rapat internal bersama pengurus PDIP di kantor," tandas anggota DPRD Jatim ini.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW PDIP Jatim, Kusnadi. Ia menyatakan hari ini PDIP Jatim mengagendakan rapat rutin mingguan. Rapat yang dimulai sejak jam 09 00 WIB dihadiri sejumlah pengurus PDIP di daerah diantaranya Comping, Edi Paripurna, dan Kanang.
"Kami membahas banyak agenda seperti tentang permasalah internal di Kediri dan Jombang, pembahasan strategi pemenangan pileg dan pilpres di Jatim, persiapan koordinasi TKD dengan partai-partai," ucap Kusnadi.
Selain itu, sambung Kusnadi, pihaknya juga membahas soal kekosongan pengurus partai karena ada yang meninggal dunia. Serta membahas partisipasi membantu para korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulteng.
"Ditengah rapat kami ada kabar (diamankan KPK), tapi kami tidak tahu kabar dari mana, dan kami ada disini sedang rapat. Kami tidak tahu apa beritanya dan siapa pembuat berita," ungkapnya.
(Baca Juga : KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Malang)
Ia menambahkan, saat ini merupakan tahun politik, jadi dirinya akan mempertebal daun telinga. Sebab jika menanggapi seluruh berita, maka akan stres. Selama tidak melakukan yang dituduh, nantinya kabar itu akan berhenti sendiri.
(Baca Juga : Hak Politik Dicabut, Mantan Bupati Jombang Nyono Suharli Divonis 3,5 Tahun)
"Ada tiga tindak pidana yang tidak toleransi di PDIP yakni pertama korupsi, kedua narkoba, dan ketiga kejahatan seksual terhadap anak," tandasnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
