nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Vonis Terdakwa Pembakaran Bendera HTI Diharapkan Redam Kegaduhan

CDB Yudistira, Jurnalis · Selasa 06 November 2018 22:37 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 06 525 1974248 vonis-terdakwa-pembakaran-bendera-hti-diharapkan-redam-kegaduhan-rYwpgz9OFU.jpg Ilustrasi

BANDUNG - Kasus pembakaran bendera diharapkan tak berbuntut panjang setelah para terdakwa yang terlibat sudah diberikan ganjaran hukuman bui.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat, memvonis tiga terdakwa pembawa bendera dan pembakar bendera HTI saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, 22 Oktober 2018, dengan kurungan penjara selama 10 hari.

Vonis tersebut diharapkan menghentikan serangkaian kegaduhan akibat pembakaran bendera HTI di Garut Jawa Barat. Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru, pun mengimbau pihak yang membuat kegaduhan agar patuh pada hukum yang berlaku.

Ia pun mengaku miris melihat organisasi masyarakat yang sudah dibubarkan pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih bebas beraktivitas. Menurutnya, HTI sudah dibubarkan dan menjadi ormas terlarang karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. Adapun Hizbut Tahrir juga sudah menjadi ormas terlarang di banyak negara lain, termasuk di Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki, karena dinilai menyebarkan paham radikal.

"Ini jadi rentan disusupi, ditunggangi. Kita enggak mau Indonesia kacau kayak Suriah, itu pengalaman buruk. Saya sungguh sedih, peringatan Hari Santri disusupi aksi provokasi yang menciptakan ketegangan di masyarakat," katanya.

(Bac Juga: Tiga Terdakwa Kasus Pembakaran Bendera HTI Divonis 10 Hari Penjara)

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi menyatakan, sulit untuk menafikan adanya unsur Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ataupun simpatisan terorisme dalam gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya, ada sejumlah indikasi yang tampak jelas soal penumpang gelap gerakan #2019GantiPresiden yang ingin menciptakan konflik demi menjadikan Indonesia seperti Suriah.

Muradi mengatakan, pegiat gerakan #2019GantiPresiden terus menuding pemerintah antiagama tertentu. Bahkan Presiden Joko Widodo sebagai capres petahana yang menggandeng ulama sebagai cawapres pun tetap dituding anti-Islam.

“Karena esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini,” ulasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini