PDIP: Elektabilitas Jokowi Unggul karena Kepuasan Publik

Antara, Jurnalis · Minggu 30 Desember 2018 22:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 30 605 1997881 pdip-elektabilitas-jokowi-unggul-karena-kepuasan-publik-X7Oc9zn2sD.jpg Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Politikus PDIP Maruarar Sirait mengatakan survei internal partainya menunjukkan elektabilitas calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, masih unggul 20 persen dibandingkan calon presiden 02, Prabowo Subianto, karena publik puas atas kinerja Jokowi.

"Dari survei internal, Jokowi masih unggul karena kepuasan publik kepada Beliau sangat baik di bidang politik, hukum, keamanan, dan ekonomi," kata Ara –sapaan akrabnya– dalam refleksi akhir tahun Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk 'Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik', di Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Minggu (30/12/2018).

(Baca juga: TKN Jokowi-Ma'ruf: Tes Baca Alquran Harapan Masyarakat Aceh yang Harus Didengar)

Dia mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, kinerja penegakkan hukum semakin baik karena hubungan KPK, kepolisian, dan Kejaksaan Agung semakin harmonis sehingga tidak terjadi kegaduhan di bidang hukum.

Dalam bidang ekonomi, Ara menjelaskan bahwa Jokowi tetap menjamin tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak sangat fluktuatif dan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. "Dua hal itu sangat penting bagi rakyat, terutama bagi rakyat kecil. Kami pastikan itu tetap terjaga," ujarnya.

(Baca juga: KH Ma'ruf Amin: Saya dan Pak Jokowi Siap Tes Baca Alquran)

Sementara itu, ia menyatakan tidak setuju ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerapkan kebijakan relaksasi bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang membuka peluang pihak asing masuk di sektor tersebut.

Menurut Ara, selama ini Jokowi sudah melakukan tiga hal baik bagi UKM, seperti menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 7 persen, lalu plafon publik dari Rp5 juta menjadi Rp25 juta.

"Di sektor UKM sudah dijalankan dengan sangat baik, jadi buat apa pihak asing masuk di sana," ujarnya.

Ara mengatakan, Jokowi sudah membatalkan kebijakan menteri tersebut sehingga dirinya mengajak semua pihak menjaga program-program Jokowi yang pro-rakyat dan pro-UKM.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini