nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri: Mari Tolak dan Lawan Hoaks

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 03 Januari 2019 09:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 03 337 1999273 mendagri-mari-tolak-dan-lawan-hoaks-ZTeXYfzWl2.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menyatakan sikap tegasnya terhadap setiap pemberitaan bohong, hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA yang akhir-akhir ini cukup banyak berkembang serta cenderung menimbulkan kecemasan dan opini negatif di masyarakat.

"Berita hoaks, fitnah, berujar kebencian, dan politisasi SARA sudah pada tahap yang tidak bisa ditolerir lagi, apalagi sudah merusak proses konsolidasi demokrasi, yaitu pemilu langsung yang nantinya digelar di 17 April 2019 yang tahapan-tahapannya dan prosesnya sudah berjalan transparan dan demokratis," ujar Tjahjo, Kamis (3/1/2019).

(Baca juga: KPU: Tidak Ada Surat Suara yang Sudah Tercoblos di Pelabuhan!)

Mendagri mengajak semua pihak bergerak menolak dan melawan dari racun demokrasi tersebut. "Mari kita bergerak melawan dan melaporkan kepada aparat kepolisian jika kita menerima berita-berita hoaks, fitnah, berujar kebencian yang merupakan racun demokrasi dan sudah membahayakan Persatuan dan kesatuan bangsa."

Ia menyampaikan bahwa salah satu berita hoaks surat suara sudah dicoblos yang tersiar kabar bahwa ada tujuh kontainer dari China yang berisi surat suara yang tersebar di media sosial dan berbagai grup WA itu terkait pencoblosan surat suara untuk paslon 01, setelah dicek oleh KPU dan Bawaslu seluruhnya tidak benar.

(Baca juga: KPU Minta Polisi Lacak Penyebar & Pembuat Info Hoaks Surat Suara)

Selain itu, Mendagri juga sangat prihatin dengan munculnya isu sebelumnya angka 31 juta DPT tambahan yang dimasukkan ke DPT Pemilu 2019. "Jelas ini berita fitnah, berita-berita yang mengumbar rasa cemas bermusuhan," tegasnya.

Oleh karena itu, Mendagri sangat menyesalkan dan mengecam praktik penyebar isu-isu bohong serta tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu sendiri serta pihak terkait lainnya yang sejak awal konsisten menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam mengawal jalannya dari setiap tahapan Pemilu Serentak 2019.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini