Jangan Politisasi Petani, Apalagi Mendukung Mafia Pangan
"Misalnya, sebanyak 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan dengan cepat. Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerjasama dengan KPPU," ungkapnya.
Oleh karena itu, Winarno menekankan kebijakan membasmi mafia pangan baik di internal dan eksternal, memang kurang disukai sekelompok orang. Sangat wajar bila banyak pihak yang menjadi mafia pangan terus mencoba segala macam cara termasuk menyebar kabar hoax untuk menjatuhkan kinerja pangan saat ini.
"Padahal harus diakui pembangunan pertanian saat ini sangat revolusioner dan sepenuhnya berpihak kepada petani. Banyak mafia impor diblack-list seperti importir bawang merah," terangnya.
Winarno menambahkan kebijakan pemerintah melakukan transparansi seluruh kegiatan di Kementan sangat bagus. Di antaranya dengan memperketat izin impor dan pelaporan gratifikasi ke KPK. Program bersih-bersih di internal Kementan jadi tonggak awal keberhasilan, yakni dengan memutasi, mendemosi dan memecat lebih dari 1.295 pejabat.
"Jadi jangan lah mengatasnamakan petani. Kami petani merasa dijual-jual untuk kepentingan kalian. Petani itu bukan banyak diskusi apalagi memprovokasi dan menyebar kebencian, tapi harusnya bekerja," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
