Wiranto Minta Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme, DPR: Jangan Ngawur!
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menentang keras pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan penyebar hoaks dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme.
Sebab, mereka itu hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengacu pada mengacu pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Jangan ngawur. Undang-Undang Terorisme bukan untuk penyebar hoaks," ujarnya kepada Okezone, Kamis (21/3/2019).
Sebelumnya, Wiranto kesal dengan maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pemerintah menilai pelaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme jika perbuatannya menimbulkan ketakutan di masyarakat.
"Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi persiapan keamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.
(Baca Juga: Wiranto Sebut Penyebar Hoaks Bisa Dijerat dengan UU Terorisme)
Politikus PKS itu menjelaskan, selama dirinya merancang Undang-Undang Terorisme, tak pernah sedikitpun terbersit pikiran untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks.
"Kami tidak pernah berpikir bahwa penebar hoaks bisa dipidana dengan uu teroris. Bahwa wiranto menyebutkan bahwa penyebar hoaks seperti teror, mungkin yang beliau maksud hoakw itu bisa membuat orang menjadi takut. Biasanya hoaaks itu marak menjelang perhelatan politik, baik pileg, pilpres maupun pilkada," katanya.
Menurut dia, hoaks itu akan hilang kalau pemimpin dan masyarakatnya jujur. Berita bohong tidak mendapat tempat di negara yang mayoritas penduduknya cerdas dan jujur.
"Hoaks akan subur kalau penyelenggara negaranya bermental korup dan tidak mengetahui masalah yang sebenarnya yang dihadapi oleh bangsa ini," ujarnya.
(Khafid Mardiyansyah)
