nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Investasi Bodong

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Kamis 11 April 2019 20:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 04 11 338 2042175 jaksa-minta-majelis-hakim-tolak-eksepsi-terdakwa-kasus-investasi-bodong-ePEJnjSAee.JPG Sidang kasus dugaan penggelapan dan penipuan investasi bodong di PN Jakbar (Foto: Ist)

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) kembali menggelar sidang kasus dugaan penggelapan dan penipuan investasi bodong yang menjerat bos Forex Surabaya, Hary Suwanda dan rekannya, Raywond Rawung. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arih Wira Suranta di persidangan yang digelar pada Rabu, 10 April 2019 itu menilai jika eksepsi terdakwa tidak beralasan, sehingga patut ditolak hakim.

"Eksepsi tim kuasa hukum terdakwa tidak beralasan dan berada di luar lingkup eksepsi. Sudah masuk pokok perkara, karena itu tidak akan kami bahas," ujar Jaksa Ari Wira di PN Jakarta Barat, Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Palmerah.

Eksepsi kuasa hukum terdakwa menurut dia sudah masuk dalam ranah pembuktian. "Apa yang mereka bahas sudah masuk ke materi pembuktian. Itu nanti dong. Karena eksepsi hanya menyangkut dakwaan, memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 143," kata jaksa.

(Baca juga: Terdakwa Kasus Investasi Bodong Ajukan Penangguhan Penahanan)

Pihaknya lantas mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi dari kuasa hukum terdakwa sehingga perkara bisa tetap dilanjutkan.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Tommy Apriawan menyebut jaksa tidak memberikan tanggapan secara spesifik dan menyeluruh terhadap eksepsi. "Cuma secara normarif saja,” kata Tommy.

Ilustrasi Sidang Kasus Penipuan

(Baca juga: Penangguhan Penahanan Terdakwa Investasi Bodong Ditolak PN Jakbar)

Sedangkan Ketua Majelis Hakim, Machri Hendra berujar bahwa nota pembelaan terdakwa sudah diatur sesuai Undang-Undang. “Saudara punya hak pembelaan dan itu diatur Undang-undang. Apa yang ada bukti di saudara diserahkan saja. Nanti ada waktunya,” ujar Hakim Machri.

Sidang pun akan dilanjutkan pada Rabu 24 April 2019 mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela. JPU sebelumnya mendakwa kedua terdakwa dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 2 Huruf (q) dan (r) Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini