nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK: Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Jakarta Berisiko Menyimpang

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 10 Mei 2019 15:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 10 338 2054049 kpk-kebijakan-swastanisasi-air-minum-di-jakarta-berisiko-menyimpang-kqD0z18YF7.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi ‎Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan swastanisasi air minum. Siang ini, telah dilakukan pertemuan antara pihak Pemprov DKI dengan KPK untuk membahas swastanisasi air minum.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memang sedang menyoroti kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait swastanisasi air minum. KPK menyebut bahwa kebijakan tersebut biresiko menyimpang atau bisa menjadi tindak pidana korupsi.

"KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini dan terdapat resiko klausul perjanjian kerjasama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Febri menjelaskan, kebijakan swastanisasi air minum‎ menjadi perhatian KPK karena objeknya terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat luas. Selain itu, KPK berpandangan bahwa ada resiko penyimpangan jika kebijakan tersebut terus dilanjutkan.

"Terdapat resiko-resiko penyimpangan jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat PN hingga Mahkamah Agung tidak menjadi perhatian Pemprov DKI," terangnya.

(Baca Juga: Soal Tata Kelola Air Minum, Pemprov DKI Bakal Datangi KPK)

Febri menambahkan, pertemuan yang dilakukan antara KPK dengan pihak Pemprov DKI Jakarta ‎untuk meminta penjelasan mengenai rencana Pemprov DKI terkait dengan berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan Palija dan Aetra.

"Salah satu yang menjadi perhatian KPK adalah perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jarta sejak Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung," katanya.‎

"Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, terdapat risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja yaitu sekitar Rp1,2 triliun. Meskipun MA telah memutus PK dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas," sambungnya.

KPK berharap proses yang sedang berjalan di Pemprov DKI benar-benar dilakukan secara akuntabel, menerapkan prinsip-prinsip Integritas dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan. Hal ini penting dilakukan agar meminimalisir risiko terjadinya korupsi di masa mendatang.

Sekadar diketahui, hingga saat ini proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta ke Pemprov DKI sedang berusaha mencapai Head of Agreement (HoA) dari PT Palyja yang belum juga setuju melepas pengelolaan air ke Pemprov DKI.

Sedangkan sampai saat ini, Pemprov DKI sudah mencapai kesepakatan HoA dengan PT Aetra yang disepakati oleh Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dan Direktur Utama Aetra Edy Hari Sasono pada Jumat 12 April 2019.

Desakan untuk memutus keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta awaslnya datang dari Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini