Bawaslu: Jika Tak Puas dengan Hasil Pleno KPU Banten, Silakan Bawa ke MK

Rasyid Ridho , Jurnalis · Senin 13 Mei 2019 18:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 13 605 2055084 bawaslu-jika-tak-puas-dengan-hasil-pleno-kpu-banten-silakan-bawa-ke-mk-dPiAl8FwgZ.jpg Pemilu (Shutterstock)

SERANG - Proses rekapitulasi penghitungan hasil Pemilu 2019 sudah selesai di tingkat Provinsi Banten pada pada pukul 02.00 WIB Senin (13/5/2019). Namun, ada empat poin yang dipandang oleh Bawaslu sehingga proses rekapitulasi selesai melebihi dari batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 12 Mei 2019.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, permasalahan pengadministrasian pemilih terjadi di 8 Kabupaten/Kota di Banten. Seperti adanya daftar pemilih tidak sesuai dengan Surat Keputusan, pengguna hak pilih dan penyandang disabilitas baik daftar pemilihnya maupun penggunanya.

 Baca juga: Rekapitulasi KPU Banten: Prabowo-Sandi 61,54%, Jokowi-Ma'ruf 38,46%

"Masalah pengadministrasian pemilih merata di 8 kabupaten/kota. Itu yang membuat rekap kita berjalan 7 hari ini, termasuk 10 provinsi yang melewati tanggal 12 sebagai batas akhir," ujar Didih. Senin (13/5/2019).

Kemudian catatan kedua, meski proses rekapitulasi sudah selasai. KPU diminta membuat kronologis mengapa terjadi perubahan daftar pemilih yang disampaikan kepada bawaslu dan peserta pemilu.

 Baca juga: JK: Saya Bukan Peramal, tapi PAN Akan Menerima Siapa Saja yang Menang

"Ketiga kami meminta hasil rekapitulasi ini disebarluaskan dengan berbagai bentuk dan juga berbagai macam. Ditempel di lokasi lokasi strategis, dan disebarkan melalui format PDF yang bisa dibaca dan disebarluaskan supaya masyarakat tahu hasil pemilu rekap di tingkat provinsi," ujarnya.

Keempat, Bawaslu mempersilahkan kepada peserta pemilu baik itu partai politik ataupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presidem maupun calon anggota DPD RI menyampaikan gugatan ketidakpuasannya dari hasil rekapitulasi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada hal hal yang terkait dengan ketidakkepuasan atau merasa hasil ini ternyata ada perbedaan dengan dokumentasi yang dipegang disertai dengan bukti-bukti. Maka masih terbuka secara konstitusional yaitu dengan melakukan gugatan ke Mahkamah konstitusi yang segara dibuka setelah rekapitulasi nasional berakhir," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini