nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi Kembali Tangkap Penyebar Hoax Rapat Pleno di Cirebon Digelar Tertutup

CDB Yudistira, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2019 15:24 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 15 525 2056055 polisi-kembali-tangkap-penyebar-hoax-rapat-pleno-di-cirebon-digelar-tertutup-D0M7rzLJVU.jpg

BANDUNG - Satu orang kembali diamankan Ditreskrimsus Polda Jabar terkait penyebaran berita hoax, yang terjadi di Kabupaten Cirebon.

Seorang pria berinisial RGS (45) diamankan polisi terkait hoax soal video viral yang menyebut rapat pleno penghitungan suara berlangsung tertutup.

"Pelaku dengan menggunakan handphone miliknya membuat video sendiri dan mengatakan seolah-olah rapat pleno penghitungan suara berlangsung tertutup," ujar Kabid Humas Polda Jabar Trunoyudo Wisnu Andimo, di Markas Polda Jabar, Rabu (15/5/2019).

Adapun rapat pleno yang dimaksud yakni rapat pleno yang digelar di GOR Pamijahan, Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Sabtu 20 April.

Ilustrasi Hoax

Pada video yang berdurasi 45 detik itu, pelaku mengatakan adanya kejanggalan pada rapat pleno itu. Dalam video itu pelaku mengatakan:

"Hari ini rapat pleno terbuka penghitungan C1 di PPK Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, akan tetapi kami merasa aneh sekali rapat pleno ini tertutup, masyarakat tidak boleh melihat, bahkan para saksi dipersulit untuk masuk. Ini enak-enakan nih petugas-petugas yang ada di dalam ini mau mengurangi mau menambahi ini kita viralkan ini. Kami mohon bantuan dari saudara sekalian untuk memviralkan. Salam sehat, salam 02 Prabowo-Sandi menang. Allahuakbar."

(Baca Juga: Sebar Video Hoaks Pemilu, Pria Ini Diamankan Polisi)

Terkait kasus ini, polisi telah memeriksa delapan orang saksi yang berkait dengan kegiatan tersebut. Dan, dikatakan jika kegiatan penghitungan suara di PPK tersebut berlangsung terbuka.

(Baca Juga: Diduga Sebar Hoax soal Pilpres, 2 ASN Purwakarta Terancam Dipecat)

Akibat perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 14 ayat (1) Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dirinya terancam hukuman penjara maksimal enam tahun.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini