TKN: Tudingan Jokowi Vote Buying di Pilpres Tidak Berdasar

Muhamad Rizky, Jurnalis · Minggu 16 Juni 2019 05:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 16 605 2066923 tkn-tudingan-jokowi-vote-buying-di-pilpres-tidak-berdasar-7QmnWHfAst.jpg Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto, menyebut pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan vote buying dengan melalui penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Hal itu diungkapkan Bambang dalam sidang perselisihan hasil penghitungan suara (PHPS) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Rofiq, menilai tudingan Bambang tidak memiliki dasar. Menurut dia, kenaikkan gaji PNS dan TNI-Polri adalah satu hal yang biasa dari presiden.

"Terkait dengan tudingan Pak Jokowi melakukan money politic, dengan menaikkan gaji PNS TNI-Polri, ini jelas tuduhan yang sangat tidak berdasar. Tuduhan yang mengada-ngada," kata Rofiq saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (16/6/2019).

Ia meminta agar BPN Prabowo-Sandi mampu membedakan terkait tugas presiden dalam persoalan tersebut.

"Tentu ruang lingkupnya sangat berbeda, dan Pak Jokowi sebagai presiden tentu harus menjalankan tugasnya dengan baik, dan ini terkait dengan sumpah jabatan dan kewajiban," ungkapnya.

Sebelumnya dalam sidang di MK, Bambang Widjojanto membacakan sejumlah poin permohonan perkara di MK dengan menyebut Jokowi melakukan modus vote buying dengan menyalahgunakan anggaran negara karena capres petahana menjabat presiden.

Menurut Tim Hukum 02, hal itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang tidak etis dan koruptif. Sementara itu penyalahgunaan anggaran negara lainnya yang dipermasalahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi adalah:

1. Menaikkan gaji PNS, pensiunan, TNI, dan Polri Rp2,61 triliun.

2. Menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal Rp40 triliun.

3. Menaikkan gaji perangkat desar (kurang lebih) Rp114 miliar.

4. Menaikkan dana keluaran Rp3 triliun.

5. Mencairkan dana bansos Rp15,1 triliun.

6. Menaikkan dan mempercepat penerimaah PKH Rp 34,4 triliun.

7. Menyiapkan skema rumah DP 0 persen untuk ASN dan Polri Rp500 miliar.

Total Rp100 triliun.

"Dapat diduga, paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program negara tersebut bukanlah vote buying karena tidak dilakukan oleh pasangan calon (dalam hal ini Paslon 01)," sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU 7/2017," jelas Tim Hukum Prabowo-Sandi.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini