JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang menggaet aktivis 98 menjadi menteri di kabinetnya. Menko Polhukam Wiranto meminta hal itu tak perlu diributkan.
"Lho kok tanya saya. Itu sepenuhnya hak perogratif presiden," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (18/6/2019).
(Baca Juga: Jokowi: Aktivis 98 Saya Lihat Belum Ada yang Jadi Menteri)
Menurut Wiranto, urusan kabinet masih bulan Oktober. Apalagi, ia yakin Presiden Jokowi sudah memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih pembantunya.
"Nggak usah diributkan dan masih lama Oktober. Tergantung presiden bagaimana beliau sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan saya kira beliau sudah punya satu rencana," katanya.
"Jadi nggak usah diributkan dan nggak perlu diintervensi oleh siapa pun dan masyarakat," imbuhnya.
