Saksi Prabowo Ungkap 17,5 Juta DPT Invalid, MK Minta Bukti

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 19 Juni 2019 13:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 19 605 2068254 saksi-prabowo-ungkap-17-5-juta-dpt-invalid-mk-minta-bukti-RRNF1fp4T7.jpg Sidang sengketa Pilpres 2019 di MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto : Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA – Saksi fakta dari kubu Prabowo-Sandi, Agus Maksum, mengungkapkan dugaan temuan daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar di Pemilu 2019. Agus memamaprkan, jumlah DPT tak wajar itu mencapai 17,5 juta.

Agus menuturkan, pihaknya sudah mendiskusikan hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon. Namun, hingga kini hal tersebut tidak ada titik temu.

"Kami diskusikan hingga Maret tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta, tanggal lahir sama, KK manipulatif," kata Agus di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

KPU, lanjut Agus, berkukuh data yang dimilikinya terkait DPT adalah hasil pendataan di lapangan. Namun, sambung dia, pihak Prabowo-Sandi mengecek langsung di lapangan dan ternyata memang datanya invalid.

"Kami menemukan DPT tidak ada KK-nya. KPU mengatakan itu hasil pendataan di lapangan. Kami lakukan pengecekan di lapangan, mengecek di Dukcapil, ternyata tidak benar. Ternyata orang itu punya KK," katanya.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, meminta saksi Prabowo-Sandi menghadirkan bukti temuan 17,5 juta DPT tidak wajar sebagaimana disebutkannya. Nantinya, bukti yang diajukan kubu Prabowo-Sandi akan dikonfrontrasi dengan bukti yang dimiliki KPU, selaku pihak termohon.

"Saya ingin kemudian karena ini menyebutkan buktinya adalah P-155 saya mohon dihadirkan bukti P-155 untuk saya konfrontir dengan bukti yang disampaikan KPU. Karena saya cari di sini bukti P-155 yang menunjukkan 17,5 juta itu tidak ada," ucap Enny.

Begini Suasana Sidang Perdana Gugatan Sengketa Pilpres di Gedung MK

Tim Hukum Prabowo-Sandi pun meminta waktu tambahan kepada hakim untuk menghadirkan bukti bernomor P-155 terkait temuan 17,5 juta DPT tidak wajar. Pasalnya, sebagian tim hukum pemohon sedang mengurus berkas yang sebelumnya diperintahkan mahkamah untuk diperbaiki.


Baca Juga : Di Hadapan Hakim, Saksi Prabowo-Sandi Mengaku Pernah Diancam Dibunuh

Pada sidang pendahuluan Jumat, 14 Juni 2019, kubu Prabowo-Sandi selaku pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019. Pemohon juga menilai persyaratan pencalonan cawapres 02 Ma'ruf Amin cacat formil karena masih berstatus pejabat di dua bank BUMN.

Namun demikian, KPU selaku termohon telah membantah seluruh dalil yang disampaikan kubu Prabowo-Sandi. KPU menegaskan pihaknya sudah menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan jujur dan adil. Sejurus dengan itu, kubu Jokowi-Ma'ruf pun membantah seluruh dalil pemohon. Paslon 01 berujar pihaknya tidak pernah menjadi aktor kecurangan TSM sebagaimana dituduhkan pemohon.


Baca Juga : Di Hadapan Hakim, Saksi Prabowo Ungkap Adanya DPT Invalid

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini