Cerita Warga Bekasi saat Kemarau: Gali Sumur Sampai 90 Meter Tak Keluar Air
Problem Utama Kekeringan
Ia menjelaskan, bahwa problem utama kekeringan menurut pemerintah setempat terletak pada kondisi geografis di wilayah Selatan Kabupaten Bekasi, di mana sangat sulit untuk memperoleh resapan air.
"Walau sudah dilakukan pengeboran sampai 17 meter, biasanya di daerah lain sudah keluar air, disitu tidak. Bahkan sampai di angka 80-90 meter. Kita tidak bisa buat suatu alat tapi bisa menyelesaikan satu desa. Tapi memang upaya itu dilakukan," jelasnya.
Faktor lainnya yang saat ini menjadi kendala, yakni terkait perbaikan jembatan Cipamingkis yang sempat amblas beberapa waktu lalu. Lambannya upaya perbaikan membuat rute perjalanan untuk mengantisipasi daerah-daerah terdampak kekeringan, semakin memakan waktu.
"Ke depan upaya-upaya strategis masalah kekeringan itu tidak hanya di BPBD, tapi memang harus ada instansi lain. Seperti misalnya PUPR harus tanggung jawab dan koordinasi dengan Pemprov untuk menyelesaikan masalah Cipamingkis," tegasnya.
"Jembatan Cipamingkis itu sekarang menjadi akut, karena disitu kita bisa tanam pipa untuk mengambil air dari Cipamingkis. Hal-hal itu tidak bisa hanya dilakukan sekali, tapi harus diintegrasikan secara nyata. Jadi kita minta pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten berintegrasi sampai dengan pemerintah provinsi dan pusat," ucapnya.
Upaya Preventif Melalui Deteksi Dini
Berdasarkan evaluasi pada bencana kekeringan 2017, lanjut Nyumarno, DPRD bersama pihak terkait lainnya melakukan upaya-upaya preventif dan sistematis melalui deteksi dini, yang bisa mengeluarkan sinyal untuk mengantisipasi sebuah bencana.
"Ada alat yang memang kita pasang di 9 kecamatan pada waktu 2018, alat deteksi dini bencana, baik itu kekeringan maupun banjir. Jadi sebelum bencana terjadi, kita sudah ada semacam sinyal yang memberitahukan kepada Pemkab. Dari proteksi deteksi dini itu terlaporkan. Jadi kira-kira bulan Maret akan terjadi bencana kekeringan di daerah A, itu kita sudah ada report dari alat itu," ungkapnya.
Dalam upaya ini, ujar Nyumarno, terjalin koordinasi antara pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, camat hingga BPBD Kabupaten Bekasi. Saat rawan bencana kekeringan misalnya, pemerintah desa nantinya akan melapor ke kecamatan yang kemudian diteruskan ke BPBD.
"Seperti November 2017, Kabupaten Bekasi ditetapkan siaga satu darurat kekeringan dan masuk KLB. Pemkab wajib melaporkan kepada Pemprov terkait situasi tersebut. Dan 2019 ini deteksi dini berjalan dengan baik, upaya-upaya kekeringan juga sudah dilakukan, meskipun memang wilayah Selatan Kabupaten Bekasi problem kekeringan itu sudah akut," paparnya.
Nyumarno mengaku akan ada upaya-upaya sistematis lainnya yang akan dimasukkan dalam rencana revisi RPJMD Kabupaten Bekasi ke depannya. Seperti pembuatan semacam waduk besar untuk menyalurkan air kepada warga bilamana terjadi kekeringan.
"BPBD juga harus berintegrasi dengan instansi terkait lainnya, misalnya PDAM. Jadi misalkan terjadi kekeringan pun, PDAM turut serta mengantisipasi membantu masyarakat menyalurkan air bersih. Bisa dengan satu desa 5.000 liter, mungkin bisa dilakukan. Dan memang di 2018 sudah dilakukan," ujarnya.
