Pilpres 2024 Diprediksi Diwarnai Pertarungan 4 Ideologi Ini, Lebih Berat dari 2019
JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi kalau pertarungan politik dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan jauh lebih berat dibandingkan dengan pilpres 2019.
Menurut Denny, pertikaian politik dengan saling kritik, menghujat hingga perpecahan akan tetap mewarnai pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dikarenakan terdapat pertarungan beberapa ideologi yang akan terjadi.
Baca Juga: Prabowo Subianto Diprediksi Maju Kembali di Pilpres 2024
"Ada elemen pertikaian ideologi, ada perbedaan soal mimpi Indonesia masa depan dan posisi yang berseberangan soal paham kenegaraan. Pertarungan ideologi hanya berhenti jika ideologi itu kehilangan pengikutnya dalam jumlah yang signifikan," ucap Denny di kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (2/7/2019).
Terdapat empat ideologi yang menurut Denny tengah bersaing di Indonesia ini. Empat Ideologi yang masih akan bertarung dalam Pilpres 2024, yaitu ideologi politik reformasi, Islam politik, kembali ke UUD 45 yang asli, dan hak asasi manusia (HAM).
"Pertama, kita sebut saja ideologi politik reformasi. Paham ini dibawa oleh Presiden Habibie ketika menjabat sebagai presiden pertama era reformasi," terangnya.
"Lalu dilanjutkan Gus Dur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi. Ini ideologi mainstrem, PDIP ada di sini juga Golkar, juga kaum minoritas. Dalam pilpres 2019 tempo hari mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi," tambah Denny.
Lebih lanjut, Denny menilai kalau ideologi politik reformasi ini mendapatkan tantangan dari tiga ideologi lainnya. Tantangan terbesar berasal dari ideologi Islam politik yang terdapat di dalam di kubu Prabowo-Sandi.
"Ideologi Islam politik paham ini menginginkan syariat Islam lebih berperan di ruang publik, bentuknya bisa macam- macam bisa negara Islam, bisa sistem khilafah, bisa juga dengan nama NKRI bersyariah," jelasnya.
Sedangkan untuk ideologi kembali ke UUD 45, ia mengatakan kalau tak menyetujui sistem politik ekonomi yang berlaku sekarang, mereka menganggap secara politik terlalu liberal dan secara ekonomi terlalu memberikan ruang pada perusahaan asing.
"Pelopor paham ini awalnya adalah Persatuan Purnawirawan Angkaran Darat di tahun 2009, tokohnya adalah Letnan Jenderal Suryadi. Mantan panglima TNI Djoko Santoso yang merupakan pendukung Prabowo juga ada di barisan ini," papar Denny.
Baca Juga: Empat Catatan LSI Denny JA di Pilpres 2019
Denny menjelaskan untuk ideologi yang terakhir, yakni ideologi hak asasi manusia bahwa paham ini banyak mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap kurang liberal. Selain itu, Jokowi juga dianggap tidak tuntas dalam menyelesaikan isu HAM, mulai dari kasus gerakan 65 hingga pembunuhan Munir.
"Tokoh ideologi ini lebih banyak dari LSM di tahun 2019, salah satu tokohnya memilih abstein. Haris Azhar, dia mengkritik keras Jokowi, tapi dia juga tak mau membela Prabowo yang dia anggap punya catatan hitam soal HAM," tuturnya.
(Fiddy Anggriawan )
