Jika Semua Parpol Oposisi Gabung Koalisi Pemerintah, Apa Kabar Demokrasi?
Sebenarnya, kata Idil, bukan langkah yang sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia jika semua partai politik oposisi berkoalisi dengan pemerintahan. Sebab, nantinya tidak ada penyeimbang yang bisa mengkritisi atau mengontrol pemerintahan.
"Ya kalau secara total de facto tidak ada yang kemudian mengkritisi, saya kira memang tidak sehat. Demokrasi harus berjalan ketika semua ada yang menjadi pendukung dan ada yang menjadi pengkritik," ujarnya.
Kendati demikian, sambung Idil, dalam sistem demokrasi tidak melulu harus ada partai oposisi yang menjadi pihak pengkritik penguasa. Dalam sistem demokrasi, rakyat justru yang lebih diminta untuk menjadi penyeimbang, pengkritis, serta pengontrol penguasa.
"Cuma, kalau kita lihat dalam komponen ini, balik lagi bahwa bukan hanya tugas parpol untuk mengawal dan mengkritisi pemerintahan. Tetapi masyarakat secara luas juga punya kewajiban yang sama untuk mengawal dan mengkritisi itu," tuturnya.
"Dan kalau melihat dari sisi itu, saya kira proses itu berjalan. Karena kalau kita lihat ke masyarakat ini bukan hanya kritis tapi bahkan sudah kebablsan, memberikan tanggapan," imbuhnya.
Meskipun begitu, Idil berharap tidak semua parpol oposisi bergabung dengan pemerintahan. Berdasarkan analisa Idil, akan ada potensi demokrasi yang tidak berimbang jika seluruh partai oposisi bergabung di pemerintahan.
"Saya berharap tidak semuanya bergabung. Itu juga akan menyebabkan demokrasi kita yang berat sebelah, yang tidak sehat juga untuk perkembangan," katanya.
Membaca Peta Politik Partai Oposisi Bergabung dengan Pemerintahan
Saat ini, ada empat partai besar oposisi yang masih belum menyampaikan secara resmi langkah politiknya untuk lima tahun ke depan. Apakah itu menjadi oposisi sejati di lima tahun ke depan, atau menjadi bagian dari partai penguasa. Keempat partai itu yakni, Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat.
