Jika Semua Parpol Oposisi Gabung Koalisi Pemerintah, Apa Kabar Demokrasi?
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada Minggu 30 Juni 2019. Rencananya, mereka akan dilantik sebagai presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2019 dalam sidang MPR.
Pasca-penetapan tersebut, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno membubarkan koalisi Adil Makmur yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Parta Demokrat. Koalisi Adil Makmur menyerahkan sepenuhnya langkah politik ke depan ke masing-masing partai.
Mencuat isu bahwa sejumlah partai politik Koalisi Adil Makmur (oposisi) akan merapat ke Jokowi. Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan sudah pernah bertemu dengan Jokowi pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar. Pun demikian dengan Demokrat, putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah bertemu Jokowi.
Baca Juga: Perindo Ingin Partai Pendukung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi
Namun, belum ada partai oposisi yang menyatakan dengan resmi akan bergabung dengan koalisi Jokowi. PKS dan Partai Gerindra juga belum ada satu pun petingginya yang bertemu secara langsung dengan Jokowi untuk membahas langkah kedepan ataupun ihwal rekonsiliasi.
Pengamat Politik asal Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar mengatakan, dalam sistem demokrasi di Indonesia yang menggunakan cara presidensial, tidak ada celah untuk oposisi dan koalisi pemerintah. Yang ada, hanya penyeimbang pemerintah.
"Saya melihat esensinya mereka (oposisi) bergabung dengan koalisi itu kan sebetulnya dalam upaya ingin mengawal pemerintahan. Kedua, tentu kita berbicara dalam politik praktis. Nah, ketika bicara politik praktis bicara apa yang didapat dan apa yang kemudian manfaat yang bisa mereka dapatkan untuk keberlangsungan partai mereka di 2024," kata Idil saat berbincang dengan Okezone.
Baca Juga: Menerka Peluang Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS Gabung Koalisi Jokowi
Idil berpandangan seluruh oposisi terbuka lebar untuk berkoalisi dengan Jokowi. Meskipun, penentuan diterima atau tidaknya ada di tangan Jokowi. Jokowi sendiri sudah pernah menyampaikan bahwa terbuka lebar menerima oposisi yang ingin bergabung untuk sama-sama membangun bangsa.
Namun, hingga kini belum ada ketum partai politik oposisi yang berkomunikasi intens atau membahas langkah ke depan untuk berkoalisi dalam pemerintahan Jokowi.
Sebenarnya, kata Idil, bukan langkah yang sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia jika semua partai politik oposisi berkoalisi dengan pemerintahan. Sebab, nantinya tidak ada penyeimbang yang bisa mengkritisi atau mengontrol pemerintahan.
"Ya kalau secara total de facto tidak ada yang kemudian mengkritisi, saya kira memang tidak sehat. Demokrasi harus berjalan ketika semua ada yang menjadi pendukung dan ada yang menjadi pengkritik," ujarnya.
Kendati demikian, sambung Idil, dalam sistem demokrasi tidak melulu harus ada partai oposisi yang menjadi pihak pengkritik penguasa. Dalam sistem demokrasi, rakyat justru yang lebih diminta untuk menjadi penyeimbang, pengkritis, serta pengontrol penguasa.
"Cuma, kalau kita lihat dalam komponen ini, balik lagi bahwa bukan hanya tugas parpol untuk mengawal dan mengkritisi pemerintahan. Tetapi masyarakat secara luas juga punya kewajiban yang sama untuk mengawal dan mengkritisi itu," tuturnya.
"Dan kalau melihat dari sisi itu, saya kira proses itu berjalan. Karena kalau kita lihat ke masyarakat ini bukan hanya kritis tapi bahkan sudah kebablsan, memberikan tanggapan," imbuhnya.
Meskipun begitu, Idil berharap tidak semua parpol oposisi bergabung dengan pemerintahan. Berdasarkan analisa Idil, akan ada potensi demokrasi yang tidak berimbang jika seluruh partai oposisi bergabung di pemerintahan.
"Saya berharap tidak semuanya bergabung. Itu juga akan menyebabkan demokrasi kita yang berat sebelah, yang tidak sehat juga untuk perkembangan," katanya.
Membaca Peta Politik Partai Oposisi Bergabung dengan Pemerintahan
Saat ini, ada empat partai besar oposisi yang masih belum menyampaikan secara resmi langkah politiknya untuk lima tahun ke depan. Apakah itu menjadi oposisi sejati di lima tahun ke depan, atau menjadi bagian dari partai penguasa. Keempat partai itu yakni, Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat.
Jika merujuk pada analisa Idil, celah Partai Gerindra untuk berkoalisi dengan partai pemerintahan Jokowi lebih besar ketimbang tiga parpol oposisi lainnya. Meskipun, PAN dan Partai Demokrat sudah lebih dulu menjalin komunikasi dengan Jokowi.
"Kalau saya lihat siapa yang berpeluang, saya katakan Gerindra yang paling berpeluang," ujarnya.
Menurut Idil, ada kendala yang paling mendasar antara Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk dapat berkoalisi. Walau bagaimanapun juga, kata Idil, Jokowi masih masuk kedalam bagian dari PDIP.
"Kendala pokok itu adalah hubungan kepartaian antara ketum PDIP dan Demokrat masih belum clear. Masih ada perang dingin antara Megawati dengan SBY. Dan itu agak sedikit sulit, karena bagaimana pun kita harus sadar bahwa Jokowi berasal dari PDI-P dan problem utama ketum menjadi salah satu pertimbangan untuk kenapa demorat agak sulit masuk," katanya.
Sementara PAN, ujar Idil, masih ada sosok di belakang layar yang menolak jika partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut berkoalisi dengan Jokowi. Sosok tersebut, dikatakan Idil, adalah Amien Rais. Kata Idil, Amien Rais merupakan sosok yang cukup berpengaruh di PAN.
"Dan sejauh ini, Amien Rais belum clear permasalahan dengan koalisi. Amien Rais masih kekeuh menolak PAN bergabung dengan Jokowi. Maka itu, juga saya kira masalah utama," ujarnya.
Sedangkan PKS, kata Idil, merupakan partai oposisi yang paling sulit untuk merapat ke pemerintahan Jokowi. Idil melihat ada perbedaan ideologi serta pemahaman antara PKS dengan koalisi Jokowi dalam membangun pemerintahan.
"Dan seringkali PKS dalam beberapa kasus juga termasuk partai yang sedikit liar dalam konteks berkoalisi. Jadi susah untuk dipegang. Karena mereka punya keputusan sendiri dalam mengambil keputusan," katanya.
Menurut Idil, Partai Gerindralah yang paling besar kemungkinannya bisa berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi. Sebab, Partai Gerindra menganut ideologi yang mirip dengan sejumlah partai koalisi.
"Nah, Gerindra yang berpeluang besar. Dari sisi ideologi tidak masalah dengan koalisi. Mereka lebih menaruh pada kebangsaan bukan keagamaan. Kedua, faktor hubungan Prabowo dengan parpol di koalisi saya kira sebenarnya tidak masalah apapun, hanya perbedaannya pada capres saja. Selesai capres semuanya selesai," tuturnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
