Ketua DPP: Golkar Tak Terburu-Buru Minta Jatah Menteri ke Jokowi
JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyebut Partai Golkar menyatakan pihaknya tak ingin terburu-buru untuk meminta kursi menteri Kabinet Kerja Jilid 2.
"Partai Golkar santai saja. Tidak terburu-buru meminta-minta jatah menteri kabinet. Soal usulan calon menteri itu kewenangan ketua umum. Kami mempercayakan kepada ketua umum untuk membicarakannya dengan Presiden," kata Meutya Hafid pada diskusi "Polemik: Ribut Rebut Kursi Menteri" MNC Trijaya, di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Menurut Meutya Hafid, Partai Golkar sejak awal sudah mendukung Joko Widodo dan pada pancalonan Joko Widodo sebagai presiden, Partai Golkar mengusungnya bersama PDI Perjuangan bersama beberapa partai lainnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI menegaskan, bahwa Partai Golkar mempercayakan kepada Presiden terpilih Joko Widodo yang tentuna akan mengakomodasi partai-partai politik pengusungnya secara proporsional. "Pak Jokowi adalah seorang insinyur, tentunya dia memiliki pemikiran dan penghitungan secara rigit soal kursi menteri itu," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menjelaskan, Presiden terpilih Joko Widodo akan lebih mengetahui bagaimana dan seperti apa menteri kabinet yang dibutuhkan untuk pemerintahannya di periode kedua.
Baca Juga : PKB Ngarep Kadernya Duduki Kursi Menteri di 3 Kementerian
"Pak Jokowi juga tentu lebih mengetahui bagaimana pembagiannya secara proporsional. Bagaimana membangi untuk Partai Golkar sebagai partai di urutan kedua," katanya.
Sementara itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengakui bahwa ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, telah mengusulkan 10 nama kadernya kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Namun, Daniel menyatakan, tidak tahu siapa saja 10 nama kader PKB yang diserahkan Muhaimin Iskandar.
Daniel juga menyebut, bahwa usulan 10 nama kader PKB ang diusulkan tersebut, berbeda dengan usulan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "PKB dan PBNU, meskipun massanya sama-sama kader NU, tapi perjuangannya berbeda, sehingga usulannya juga berbeda," katanya.
Baca Juga : Parpol Koalisi Minta Jatah Menteri ke Jokowi, PDIP: Sangat Tidak Etis
(Erha Aprili Ramadhoni)
