PBB Setuju Kaji Perang Narkoba Presiden Filipina Rodrigo Duterte
“Kami tidak bisa menerima sebuah resolusi partisan dan satu pihak ini,” kata Garcia, setelah pemungutan suara, dan dia membacakan sebuah pernyataan mewakili Menlu Teodoro Locsin.
“Resolusi ini tidak mewakili kemenangan atas hak-hak asasi manusia, tetapi pencemoohan HAM," kata Garcia, dan ditambahkannya “akan ada konsekuensi.”
Deputi Direktur untuk Human Rights Watch, Leila Matar, menjelaskan bahwa resolusi itu merupakan langkah yang “gamblang namun penting” yang “menandai awal dari tuntutan akuntabilitas atas pembunuhan ribuan orang terkait perang narkoba.”
Amnesty International memuji hasil pemungutan suara pada Kamis itu dan menyebutnya sebagai “penting.”
Resolusi ini “memberi harapan untuk ribuan keluarga yang berkabung di Filipina, dan warga Filipina tidak terhitung banyaknya yang berani menantang perang narkoba diliputi pembunuhan dan disponsori pemerintahan Duterte itu.” Demikian pernyataan dari direktur kawasan Asia timur dan tenggara Amnesty International, Nicholas Bequelin.
(Rachmat Fahzry)
