nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI, Nono Sampono: Terus Produktif di Sisa Pengabdian

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 18 Juli 2019 16:11 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 18 1 2080605 dpd-ri-gelar-sidang-paripurna-ke-13-dengarkan-laporan-alat-kelengkapan-gTMwyh3Ql4.jpg Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI (Foto: Fahreza Rizky/Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-13 masa sidang V 2018-2019 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat membahas dua agenda pokok, antara lain laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI.

Sidang paripurna dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dan dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Sedangkan dua Wakil Ketua DPD RI lainnya turut hadir di jajaran kursi pimpinan sidang, yakni Akhmad Muqowam dan Darmayanti Lubis. Sidang sempat diwarnai interupsi dari anggota lainnya, namun akhirnya segala masukkan dapat ditampung.

Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dimulai dari Komite I yang membidangi urusan politik, hukum dan HAM. Laporan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris. Dia berkata, dalam hal legislasi, Komite I sedang menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daya Saing Daerah, RUU tentang Wilayah Negara dan memberikan pandangan terhadap RUU tentang Pemasyarakatan.

"Demikian halnya dalam fungsi pengawasan, Komite I melakukan pengawasan yang didasarkan pada realitas yang dipotret langsung pada saat reses dan kegiatan di daerah," ucap Fahira di ruang sidang, Kamis (18/7/2019).

Fahira menuturkan, fokus pengawasan yang dilakukan Komite I mengenai pelaksanaan Undang-undang Desa serta pengawasan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Sedangkan dalam hal legislasi, pihaknya menargetkan merampungkan RUU Daya Saing Daerah dan RUU Wilayah Negara pada 30 September 2019.

Mengenai RUU tentang Pemasyarakatan, Komite I berpandangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan perlu diganti dengan dasar paradigma baru terhadap sistem pemidanaan, kepastian hukum dan hak-hak narapidana. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) aparatur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu dibenahi dan dibina supaya lebih profesional dan berintegritas.

"Berkaitan dengan pendanaan sarana dan prasarana pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan, DPD RI mendukung adanya peningkatan anggaran yang dapat mendukung optimalisasi. Tetapi (harus mengedepankan) profesionalitas dan akuntabilitas," ucap Fahira.

Laporan selanjutnya disampaikan oleh Komite II yang membidangi urusan sumber daya alam, perhubungan, perdagangan, industri, dan pekerjaan umum. Laporan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare. Ia berkata, dalam hal legislasi, Komite II sedang menyusun draf naskah akademik RUU Usul Inisiatif di masa sidang V 2018-2019.

RUU Usul Inisiatif tersebut adalah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Uji shahih terhadap dua beleid itu sudah dilakukan dua kali. Pertama pada 8 Juli 2019 dan kedua pada 15 Juli 2019.

"Komite II telah menyusun jadwal finalisasi kedua RUU tersebut yang rencananya dilaksanakan pada 12 sampai 14 Agustus bertempat di Bandung. Komite II juga akan melakukan pengawasan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada kegiatan reses kali ini," ucap Charles.

Laporan selanjutnya disampaikan oleh Komite III yang membidangi urusan pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Laporan tersebut dibacakan oleh Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara. Disampaikannya, dalam hal legislasi, Komite III telah melaksanakan penyusunan RUU tentang Lanjut Usia (Lansia) dan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, pihaknya juga telah menyusun pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran, pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, dan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang dilanjutkan pada tahun sidang berikutnya.

Laporan selanjutnya disampaikan oleh Komite IV yang membidangi urusan APBN, lembaga keuangan, pajak, koperasi dan UMKM. Laporan tersebut dibacakan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang. Dalam penuturannya, Komite IV telah melakukan pengawasan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI semester II 2018, beserta kegiatan lainnya.

Laporan selanjutnya disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) yang membidangi urusan pembahasan RUU, harmonisasi, dan evaluasi penyusunan RUU. Laporan tersebut dibacakan oleh Ketua PPUU DPD RI John Pieris. Ia berkata, PPUU telah melakukan kegiatan penyusunan RUU Partisipasi Masyarakat dan menggelar focus group disscusion (FGD) untuk menginventarisasi materi penyusunan usul program legislasi nasional (prolegnas) DPD RI jangka menengah 2020-2024.

"Penyusunan RUU Parmas (Partisipasi Masyarakat) dimaksud untuk membuka peluang yang besar kepada masyarakat dalam proses pembangunan negara, mulai dari informasi perencanaan sampai evaluasi. Partisipasi tidak pasif tapi bersifat partisipatoris dan aktif," ujar John.

Setelah mendengar laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono selaku pimpinan sidang mengingatkan anggotanya untuk terus produktif menghasilkan output pengawasan maupun legislasi yang diserap dari masyarakat di daerah. Apalagi masa jabatan anggota DPD periode 2014-2019 akan berakhir tak lama lagi. Setelah itu, Nono secara resmi menutup sidang paripurna.

"Kami atas nama pimpinan mengingatkan untuk terus produktif menghasilkan output lembaga di sisa pengabdian kita yang tinggal menghitung hari. DPD RI akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat sebagai representasi daerah dan wujud keberpihakan kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-13 kami tutup," tutup Nono.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini