Tiga Inovasi KLHK Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019
Sejalan dengan hal tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun menyatakan bahwa saat ini pemerintah baik tingkat pusat dan daerah, mau tidak mau, suka tidak suka harus selalu berpikir dan berupaya mereformasi cara kerjanya demi mewujudkan pelayanan kepada publik yang semakin baik. Hal ini menurutnya karena ekspektasi publik yang semakin tinggi atas kinerja pemerintah terutama dalam pelayanan publik. Pemerintah harus memenuhi ekspektasi itu agar masyarakat puas dan merasa terlayani dengan baik.
Tiga Inovasi KLHK yang masuk TOP 99 inovasi pelayanan publik tahun 2019 ini memiliki keunggulan dalam kategori perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga menjadi unggulan dalam KIPP. SVLK dengan instrumen implementasinya berupa SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal. Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan platform on-line untuk mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu (Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT), sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia.
SIPONGI yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI), merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG. Data dalam SIPONGI lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Datannya juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/ mendekati waktu sesungguhnya). Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam karhutla untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. Tetapi tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola atau good governance dan tata pengelolaan di lapangan terjadi, dan ditambah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat.
SIPONGI berbasis web memiliki dual interface, yaitu internal interface dan public interface. Internal interface dapat diakses dengan menggunakan privilage berjenjang dengan tujuan untuk sistem komando cepat dari pimpinan kepada personil di lapangan. Sedangkan public interface dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara luas diseluruh Indonesia. Dengan sistem ini memungkinkan masyarakat membuat pelaporan dan berdiskusi tentang kebakaran hutan dan lahan melalui akses call centre maupun jaringan media sosial yang mendukung seperti facebook, instagram dan twitter. Website SIPONGI yang dapat diakses setiap saat dialamat: http://sipongi.menlhk.go.id. SIPONGI telah menjadi rujukan dunia dalam pengembangan sistem pengendalian Karhutla terutama oleh negara-negara pemilik lahan gambut. Negara-negara di dunia dapat mempelajari sistem pengendalian karhutla Indonesia termasuk didalamnya terkait sistem SIPONGI melalui Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia yang terletak di Bogor.
Kemudian PROPER yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) merupakan sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini PROPER terus dikembangkan dan telah mengadopsi perubahan paradigma dalam penilaiannya, yaitu dengan pengembangan kriteria yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.
