BPK Akui Penerapan IT di Badiklat Kejaksaan Bisa Wujudkan Birokrasi Bersih
JAKARTA – Penerapan informasi teknologi (IT) dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI disambut baik. Hal itu merupakan sebagai terobosan, karena inovasi e-Learning yang dapat memantau seluruh kegiatan.
Demikian dikatakan Inspektur Utama (Irtma) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ida Sundari dalam pencanangan Badiklat Kejaksaan RI sebagai WBBM di Sasana Adhika Karya, Badiklat Kejaksaan RI.
“Saya melihat ada inovasi-inovasi baru untuk perubahan dari wilayah bebas korupsi menjadi WBBM, memang harus ada inovasi yang dibangun, salah satu contoh E-Learning-nya. Jadi, Kepala Badiklat ini bisa melihat apa yang sedang terjadi di Badiklat, jadi bisa dimonitor dan berbicara langsung,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (25/7/2019).
Pihaknya mengaku melihat ada inovasi baru, bahkan monitoring kegiatan bisa dilakukan oleh Kepala Badiklat melalui ponsel, dan itu merupakan hal luar biasa. Ia berharap, hal tersebut bisa menjadi contoh bagi instansi lainnya.
Baca Juga: Dokter Bagoes Saksi Kunci Korupsi P2SEM Jatim Meninggal di Penjara
Bahkan, tak menutup kemungkinan bagi BPK untuk mengadopsi penerapan teknologi tersebut. Mengingat BPK baru mempunyai Diklat BPK yang baru diresmikan 2018 lalu. "Bisa saja diadopsi sistem monitor yang ada," tuturnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, M. Yusuf Ateh menuturkan, Badiklat di bawah kepemimpinan Setia Untung dinilai berhasil memanfaatkan teknologi dengan cerdas mengikuti era kekinian.
“Luar biasa, harus ada wow-nya diberikan. Ada penyewaan power bank. Ini yang lebih wow tidak seperti biasanya, ada perubahan. Ini harus didorong kreativitas, atas kreasi dan inovasi-inovasinya,” katanya.
Menurutnya, banyak hal menarik ketika dirinya memasuki kawasan Badiklat Kejaksaan, mulai dari tulisan-tulisan di lingkungan. Berbeda ketika sebelumnya saat pihaknya melakukan penilaian WBK, tak seindah ini.
Baca Juga: Kejari Jaksel Buka Layanan Loket Tilang hingga Tengah Malam
Namun, untuk penilaian program pemerintah dalam membangun zona Integritas menuju WBK dan WBBM, tetap tergantung hasil survei tim penilai karena sifatnya independen.
“Seolah kecil untuk Badiklat, tapi sesunguhnya ada dampak multiplier effect buat negara ini, karena semua bergerak. Birokrasi pilarnya kalau tidak ada perubahan-perubahan yang wow sama saja. Karena kita yang berhadapan langsung ke masyarakat, ini luar biasa,” ungkapnya.
