Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Rencana Pemindahan Ibu Kota, Wasekjen Gerindra Bikin Surat Terbuka untuk Jokowi

Harits Tryan Akhmad , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2019 |17:43 WIB
 Rencana Pemindahan Ibu Kota, Wasekjen Gerindra Bikin Surat Terbuka untuk Jokowi
Wasekjen DPP Gerindra, Andre (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan.

"Saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru," tulis Andre dalam keterangannya, Kamis (1/8/2019).

 Baca juga: Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta pada Agustus 2019

Kata Andre, saat ini dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan.

"Dan jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7%," sambung Andre.

 Lahan Ibu Kota

Kata dia, opsi kedua yang bisa dilakukan Presiden Jokowi melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.

"Di sini ada resiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar," tuturnya.

 Baca juga: Empat Wilayah Berebut Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Opsi selanjutanya, sambung Andre, Presiden Jokowi bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta namun tidak masuk akal. Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?

"Bapak Presiden Jokowi, kondisi ekonomi negara kita sedang melemah di mana pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan ancaman PHK di depan mata karena kondisi ekonomi yang sulit ini. Jika rencana ini terus dipaksakan, maka pilihannya sangat mungkin pemerintah Bapak bisa meminta pinjaman ke China. Melihat opsi yang akan diambil dari contoh di atas, berutang ke China sangat mungkin dilakukan," lanjut Andre.

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement