JAKARTA - Pemadaman listrik di sebagian Pulau Jawa pada Minggu 4 Agustus 2019 dilakukan tanpa pemberitahuan. Bahkan, pemadaman yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu berlangsung lama.
"Saya kira apa yang terjadi kemarin, mati listrik tanpa peringatan tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Baca Juga: Ketua DPR Minta Menteri BUMN Benahi PLN
Politikus Gerindra itu menilai, pemadaman listrik yang terjadi itu tak bisa dianggap sepele. Harus ada pihak yang bertanggung jawab, misal direksi PLN bisa dimintai pertanggungjawabannya atau pihak lain yang terkait.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Fadli, adalah seorang presiden dan seharusnya menjadi eksekutor dalam menjalanlan kebijakan negara. Karena itu, Jokowi harus mengambil tindakan dengan memberhentikan Direksi PLN agar bertanggung jawab atas kejadian pemadaman listrik serentak.
"Kalau presiden itu memberhentikan Direksi PLN, mengangkat yang baru. Itu (kecewa) bukan statement presiden tapi statement rakyat kalau kecewa itu," ujarnya.
Baca Juga: Bareskrim Bantu PLN Selidiki Penyebab Mati Listrik
Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan kekecewaanya terhadap PLN, karena sebuah perusahaan besar seperti PLN harusnya memiliki sebuah manajemen dasar mengenai tata kelola risiko. Jika ada sebuah insiden seharusnya sudah bisa diatasi segera oleh PLN.
“Dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," kata Jokowi.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.