Menerka Menteri Lama yang Akan Dipertahankan Jokowi di Kabinet Kerja II

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 15 Agustus 2019 21:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 15 605 2092467 menerka-menteri-lama-yang-akan-dipertahankan-jokowi-di-kabinet-kerja-ii-fufErqCUjp.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyusunan Kabinet Kerja Jilid II sudah final. Adapun komposisi jabatan itu diisi 45 persen orang-orang dari kader partai politik dan 55 persen lagi dari kalangan profesional.

Komposisi yang lebih banyak dari kalangan profesional tersebut membuat banyak pihak memprediksi akan ada beberapa menteri yang dipertahankan Jokowi karena kinerjanya yang dianggap menterang.

Faktor loyalitas dan kinerja di periode pertama, disebut sebagai beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan Jokowi mempertahanlan tokoh politik di kabinetnya.

Baca Juga: Jokowi Bocorkan Komposisi Kabinet Kerja Jilid II: 45% Diisi Parpol, 55% Profesional

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, ada beberapa menteri yang saat ini menjabat dinilai untuk melanjutkan posisinya di Kabinet Kerja Jilid II. Diantaranya yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Lalu muncul juga nama, Menteri Ketanagakerjaan Hanif Dhakiri setelah mendapatkan dukungan dari Dewan pimpinan pusat Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki).

Jokowi

Aspataki berpendapat pada masa kepemimpinan Menteri Hanif Dhakiri banyak muncul ide-ide kreatif yang mendorong skill pekerja usia milenial. Dan surat dukungan ini juga diserahkan kepada Presiden Jokowi.

"Hasil rakernas DPP Aspataki di Yogyakarta 7-8 Agustus mendukung kembali Pak Hanif untuk kembali menjadi menteri tenaga kerja RI," kata Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud dalam keterangan persnya, Kamis (15/8/2019).

Selain itu Saiful menilai, perubahan korporasi penyiapan pra-penempatan tenaga kerja hingga penempatan yang tertuang dalam UU 18/2017 membutuhkan figur menteri yang sama dengan lahirnya peraturan tersebut, agar terjadi kepastian hukum bagi tenaga kerja Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPP PKB yang juga mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku tidak memahami siapa saja menteri-menteri lama dipertahankan, atau yang diganti. Dia khawatir jika harus menyebutkan nama malah menjadi bahan menaikkan pamor, atau menjatuhkan seseorang.

"Ada beberapa orang yang betul-betul bekerja keras dan betul-betul penuh kesungguhan dan loyalitas bekerja keras untuk memenangkan Pak Jokowi," ujar Karding terpisah.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini